PERMA Nomor 2 Tahun 2025 — Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

Hakim dalam mengadili perkara dan Aparatur Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan asas: a. penghormatan terhadap martabat; b. otonomi individu; c. tanpa diskriminasi; d. partisipasi penuh; e. keragaman manusia; f. kesamaan kesempatan; g. kesetaraan; h. Aksesibilitas; i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j. inklusif; dan k. pelindungan lebih.

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk: a. menjadi pedoman bagi Hakim dalam penanganan perkara Penyandang Disabilitas; b. menjadi pedoman bagi Aparatur Pengadilan dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan kepada Penyandang Disabilitas; c. melengkapi hukum materiil dan hukum formil perdata, pidana, perdata agama, jinayat, militer, dan tata usaha negara; d. menjamin pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan hak Penyandang Disabilitas pada proses pemeriksaan, persidangan, dan proses pelaksanaan putusan; dan e. mewujudkan prosedur pemeriksaan yang inklusif dalam proses mengadili Penyandang Disabilitas.

Ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung dalam penanganan perkara perdata, pidana, perdata agama, jinayat, militer, dan tata usaha negara.

Penyandang Disabilitas memiliki hambatan personal yang berkaitan dengan proses Pengadilan meliputi: a. penglihatan; b. pendengaran; c. wicara; d. mobilitas; e. mengingat dan konsentrasi; f. intelektual; g. perilaku dan emosi; h. bahasa khusus yang dipahami secara terbatas; i. mengurus diri sendiri; dan/atau j. hambatan lainnya berdasarkan Identifikasi Awal dan/atau hasil Penilaian Personal.

Penyandang Disabilitas memiliki hak, meliputi: a. perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. pengakuan sebagai subjek hukum; c. pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; d. menyampaikan Identifikasi Awal tentang kondisi, potensi, hambatan, serta kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas kepada Pengadilan; e. pemilihan dan penunjukan Pendamping untuk mewakili kepentingannya di Pengadilan; f. pertimbangan mengenai disabilitas melalui Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal; g. pemenuhan rasa aman dan nyaman; h. pemenuhan informasi yang mudah diakses; i. mendapatkan akses komunikasi audio visual untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik dengan mempertimbangkan kondisi dan hambatannya berdasarkan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal; j. pendampingan oleh Pendamping dan/atau Penjuru Bahasa; k. pemenuhan fasilitas sarana dan/atau prasarana sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas; l. tambahan waktu pemeriksaan dalam hal Penyandang Disabilitas sedang relapse atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan; m. mendapatkan kesempatan pengobatan untuk mendukung kondisi Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan atau mengambil keputusan secara mandiri; dan n. pelindungan dalam memilih dan menunjuk sendiri orang yang mewakili kepentingannya dalam mengambil keputusan.

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan perlakuan nondiskriminatif serta diakui subjek hukum yang cakap hukum, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan penetapan Pengadilan.

Pendamping dan Penjuru Bahasa harus menjaga kerahasiaan informasi mengenai kondisi disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Identifikasi Awal bertujuan untuk: a. mengenali ragam, potensi serta hambatan mengenai kondisi Penyandang Disabilitas; dan b. mengidentifikasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas untuk menentukan pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.

Dalam hal kondisi disabilitas baru diketahui, terjadi perubahan, dan/atau bertambahnya kondisi disabilitas saat proses persidangan, Hakim memerintahkan Aparatur Pengadilan untuk melakukan Identifikasi Awal terhadap Penyandang Disabilitas.

Dalam hal Hakim pada saat persidangan menemukan perubahan dan/atau bertambahnya kondisi disabilitas yang memerlukan analisis lebih lanjut oleh Ahli, Hakim dapat memerintahkan untuk melakukan Penilaian Personal kepada: a. Penuntut dalam perkara pidana, jinayat, dan pidana militer; atau b. Para Pihak dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.

Pembiayaan terhadap proses Penilaian Personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibebankan pada: a. Para Pihak; b. anggaran pendapatan dan belanja negara yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk Para Pihak yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan terhadap proses Penilaian Personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara yang disediakan oleh institusi penegak hukum lain dan/atau instansi pemerintah; dan/atau b. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Hakim bersifat aktif dalam menjamin pemenuhan dan pelindungan hak Penyandang Disabilitas.

Seorang ibu sebagai Penyandang Disabilitas yang bercerai tidak serta merta kehilangan hak asuh anak dalam perkara keluarga, karena penentuan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim atas dasar permohonan terdakwa yang merupakan Penyandang Disabilitas dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan jenis dan/atau tempat penahanan ke tempat yang memenuhi Akomodasi yang Layak sesuai dengan Penilaian Personal.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan Penyandang Disabilitas mempertimbangkan: a. peraturan perundang-undangan termasuk konvensi internasional yang telah diratifikasi yang menjamin mengenai penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. kondisi disabilitas yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan pokok perkara; c. kerentanan Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, sosio ekonomi, minoritas etnik, dan faktor kerentanan lainnya; d. perlakuan diskriminatif dan stigma masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan pokok perkara.

Ketentuan lain di lingkungan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelayanan bagi Penyandang Disabilitas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.