PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)

Berlaku

Pengundangan: 20 Agustus 2019

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian… | Pasal.id

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)

Berlaku

Pengundangan: 20 Agustus 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ( Onrechtmatige Overheidsdaad ) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 TAHUN 2018

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN DAN PUTUSAN

Pasal 3

Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 4

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ( Onrechtmatige Overheidsdaad ) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, maka dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)?

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).

Kapan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) disahkan?

Apa status hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) saat ini?

Siapa yang menetapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)?

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 — Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya