PERMA Nomor 2 Tahun 2017 — Pengadaan Hakim

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman Pengadaan Hakim; c. pelamaran; d. pelaksanaan seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Calon Hakim; g. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Calon Hakim; h. pendidikan Calon Hakim; dan i. pengangkatan sebagai Hakim.

Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Pelaksanaan seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; c. seleksi kompetensi bidang; d. seleksi substansi hukum; e. psikotes; f. wawancara; dan g. baca kitab, khusus untuk Calon Hakim Pengadilan Agama.

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 TAHUN 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 762), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.