PERMA Nomor 2 Tahun 2014 — Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH

Berlaku

Pengundangan: 27 Januari 2014

PERMA Nomor 2 Tahun 2014 — Tata Cara Pelaksanaa… | Pasal.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkama Agung ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penerimaan Hibah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memenuhi prinsip: 1. Transparan; 2. Akuntabel; 3. Efisien dan efektif; 4. Kehati-hatian; 5. Memperhatikan prioritas; 6. Berkelanjutan dan berkesinambungan; 7. Kemanfaatan; 8. Tidak disertai ikatan politik; dan 9. Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Pasal 3

Fungsi Peraturan ini adalah: a. Mengatur tata cara perencanaan, pengajuan usulan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Hibah Luar Negeri di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. b. Sebagai panduan koordinasi antara unit eselon I dan satuan kerja di Mahkamah Agung untuk memastikan kesesuaian materi substansi program Pemberi Hibah dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia. c. Sebagai petunjuk pelaksanaan teknis dan menjadi pelengkap dari peraturan-peraturan terkait kegiatan yang dibiayai dengan Hibah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan ini adalah: a. Tercapainya suatu standar yang harus dipenuhi oleh satuan/unit kerja (satker) yang bertanggungjawab di Mahkamah Agung Republik Indonesia, calon Pemberi Hibah atau Pemberi Hibah dalam perencanaan, pengajuan usulan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Kegiatan dalam Program Hibah. b. Memberikan persamaan persepsi tentang hubungan koordinasi antara unit terkait di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, calon Pemberi Hibah atau Pemberi Hibah serta Kontraktor. c. Meningkatkan koordinasi antar Pemberi Hibah dengan satuan kerja/unit kerja dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. d. Penataan pelaksanaan sistem satu pintu (one-door policy) dalam pengelolaan Hibah dan hubungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah (donor management). e. Mendukung pelaksanaan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, Renstra, dan Program Prioritas. f. Membantu proses penyesuaian (alignment) antara Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, RENSTRA, RENJA/KL, RKA/KL dan DIPA. g. Memastikan keberlanjutan dari Program yang dibiayai dari Hibah.

BAB III

TAHAP PERENCANAAN PROGRAM YANG DIBIAYAI HIBAH

Pasal 7

(1) Setiap lima tahunan, Badan Urusan Administrasi atau unit kerja yang ditunjuknya melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis implementasi Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Tim Pembaruan dan Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyusun Renstra.

(2) Renstra yang dimaksud pada ayat (1) harus disusun selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya Rencana Strategis yang sedang berjalan.

(3) Renstra dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan oleh BUA atau unit kerja yang ditunjuknya setelah mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Tim Pembaruan.

Pasal 8

(1) Rencana Strategis dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) diturunkan menjadi Program Prioritas oleh masing-masing Unit Eselon I terkait dibawah koordinasi Kelompok Kerja Tim Pembaruan.

(2) Program Prioritas yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dan/atau memerlukan dukungan anggaran dapat diajukan sebagai program yang perlu didanai oleh Hibah.

Pasal 9

(1) Program Prioritas yang tidak mendapat dukungan APBN diusulkan kepada Calon Pemberi Hibah dan/atau melalui Kementerian Perencanaan untuk dibiayai dengan Hibah.

(2) Untuk Hibah Terencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), Biro Perencanaan menyampaikan Dokumen Usulan Kegiatan Hibah kepada Kementerian Perencanaan dengan melampirkan: a. Program Prioritas; b. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah; dan c. Nota Kesepahaman dari Calon Pemberi Hibah, bila ada.

Pasal 10

(1) Pada tahap perencanaan Program Prioritas, Biro Perencanaan berkoordinasi dengan Tim Pembaruan melakukan pemetaan Program Hibah untuk mendapatkan data dan informasi terkini terkait Hibah, antara lain: a. Program Hibah yang sedang berlangsung dan yang akan segera dilaksanakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia; b. Kegiatan-kegiatan prioritas yang perlu dibiayai oleh Hibah; c. Alokasi dan realisasi Hibah yang sedang berjalan, jika ada; d. Keterkaitan Program Hibah yang mungkin dilakukan oleh lebih dari satu unit Eselon; e. Hasil Program Hibah yang perlu ditindaklanjuti dan dipastikan keberlangsungannya; f. Kendala dan kesulitan dalam pelaksanaan Program Hibah;

Pasal 11

(1) Apabila dalam tahap perencanaan terdapat Calon Pemberi Hibah yang menyatakan minat untuk membiayai Kegiatan yang tercantum dalam Program Prioritas, maka Calon Pemberi Hibah yang bersangkutan dapat menyampaikan komitmen tertulis, dengan cara: a. Untuk Hibah Langsung, langsung ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai instansi pelaksana melalui Biro Perencanaan dengan tembusan kepada:

Pasal 12

Pasal 13

(1) Setelah Biro Perencanaan menerima hasil penilaian atas surat komitmen awal dari Koordinator Tim Pembaruan atas hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan, Biro Perencanaan meningkatkan persiapan dengan membuat Rencana Persiapan dan Rencana Kegiatan Rinci bersama dengan Tim Pembaruan dan Calon Pemberi Hibah.

Pasal 14

(1) Pertemuan Trilateral dilakukan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk mempersiapkan Hibah Terencana.

(2) Biro Perencanaan mewakili Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembahasan DRKH dan naskah Perjanjian Hibah dengan Kementerian Perencanaan dan Keuangan.

(3) Biro Perencanaan menyampaikan hasil pembahasan DRKH dan naskah Perjanjian Hibah kepada Koordinator Tim Pembaruan secara berkala untuk mendapatkan rekomendasi dan arahan sesuai Program Prioritas dan Rencana Strategis.

Pasal 15

(1) Pembahasan naskah Perjanjian Hibah dengan mekanisme hibah langsung dilakukan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan calon Pemberi Hibah dengan merujuk kepada surat komitmen awal, Rencana Persiapan, dan Rencana Kerja Rinci.

(2) Kepala Biro Perencanaan dan Koordinator Tim Pembaruan atau pejabat yang ditunjuknya mewakili Mahkamah Agung dalam pembahasan naskah Perjanjian Hibah dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah setelah mendengar dan mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Tim Pembaruan.

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH TERENCANA DAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Pasal 16

(1) Biro Perencanaan melaksanakan pelaporan Pendapatan Hibah Terencana dan Hibah Langsung dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada DJPU untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Pengesahan Pendapatan Hibah Terencana dan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya; b. Pengajuan permohonan nomor register; c. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang dan/atau jasa ke DJPU; d. Pencatatan Hibah bentuk barang dan/atau jasa ke KPPN.

(3) BAST dimaksud pada ayat (2) butir a dapat ditandatangani oleh: - Biro Perencanaan; atau - Unit Kerja Penerima Kegiatan Hibah; - Untuk penempatan di daerah ditandatangani oleh Unit Eselon 1 terkait dan/atau Unit Kerja Daerah Penerima Barang/Jasa.

(4) Proses pengesahan Pendapatan Hibah Terencana dan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setiap saat dalam jangka waktu pelaksanaan Program Hibah hingga setelah Program Hibah selesai.

(5) Tata cara pengesahan Pendapatan Hibah Terencana dan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud diatur dalam Surat Keputusan ini melengkapi mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Biro Perencanaan mengajukan permohonan nomor register untuk setiap Pemberi Hibah: a. Segera setelah menerima Perjanjian Hibah; atau b. Setiap saat sepanjang jangka pelaksanaan Program Hibah dan setelah BAST ditandatangani.

(2) Permohonan nomor register Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setlemen dengan melampirkan: a. Perjanjian Hibah; dan b. Ringkasan Hibah.

(3) Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan nomor register dilampiri dengan: a. BAST; dan b. SPTMHL dalam format sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 19

(1) PA/KPA mengajukan SP3HL-BJS kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri: a. BAST; dan b. SPTMHL.

(2) Dalam SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah mencantumkan nilai barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam satuan mata uang Rupiah.

(3) Nilai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari BAST/dokumen pendukung Hibah lainnya.

(4) DJPU mengesahkan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. Lembar ke-1, untuk PA/KPA; b. Lembar ke-2, untuk PA/KPA guna dilampirkan pada pengajuan MPHL-BJS; dan c. Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.

Pasal 20

(1) PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa sebesar nilai barang dan/atau jasa pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya.

(2) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. SPTMHL; b. SP3HL-BJS lembar kedua; dan c. SPTJM.

(3) Atas dasar MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3, dengan ketentuan: a. Lembar ke-1, untuk PA/KPA; b. Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan c. Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.

Pasal 21

(1) PA/KPA dan Satker Penerima Barang Hibah segera memasukkan aset sesuai BAST dalam aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA.

(2) PA/KPA melaporkan aset yang dibiayai Hibah yang telah dicatat sesuai ketentuan Pasal 16 dalam CaLK, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

(3) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dan belanja untuk pencatatan barang dan/atau jasa dari Hibah merupakan transaksi non kas sehingga dilaporkan terpisah dari transaksi kas didalam LRA.

(4) Atas Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Pasal 22

(1) Tujuan Rekonsiliasi data realisasi Hibah adalah untuk melakukan cek-silang (cross check) data realisasi penerimaan Hibah dari Pemberi Hibah baik yang tercatat di Mahkamah Agung RI maupun oleh DJPU;

(2) PA/KPA melakukan Rekonsiliasi dengan DJPU atas realisasi Pendapatan Hibah Terencana dan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang dan/atau jasa secara triwulanan.

(3) Dalam melakukan Rekonsialisi, PA/KPA melibatkan: a. Biro perencanaan; b. Biro perlengkapan; c. Biro umum/unit eselon 1 terkait; dan d. Biro keuangan.

Pasal 23

(1) PA/KPA melakukan pencocokan data dengan Pemberi Hibah atas realisasi Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang dan/atau jasa secara triwulanan.

(2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, PA/KPA dan Pemberi Hibah terkait melakukan penelusuran.

(3) Hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

(4) PA/KPA menyampaikan salinan Berita Acara kepada DJPU c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

(5) Dalam melakukan pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA melakukan koordinasi dengan Tim Pembaruan dan Mitra Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 24

(1) Biro Perencanaan melakukan penatausahaan Dokumen Hibah dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan ini dan mudah diakses setiap saat.

(2) Penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Prosedur Standar Operasi ( standard operating procedure ) sesuai fungsi dan tugas satuan kerja atau unit kerja terkait di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam surat keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi.

BAB V

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM YANG DIBIAYAI HIBAH

Pasal 25

(1) Pemberi Hibah menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan mengacu kepada Rencana Kegiatan Rinci dan Perjanjian Hibah dan memuat sekurang-kurangnya: a. Kerangka Acuan Kerja; b. Rencana rinci pengadaan barang dan/atau jasa; c. Instruksi terkait hal-hal berikut:

(2) Pemberi Hibah dapat melibatkan Biro Perencanaan dan Tim Pembaruan dalam tim penilai pengadaan barang dan/atau jasa untuk memastikan substansi yang diajukan oleh para calon peserta sesuai dengan kebutuhan terkini Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keterlibatan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam proses penilaian tidak berarti menjadikan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggungjawab atas hasil proses pengadaan tersebut. Keputusan akhir penunjukan pemenang sepenuhnya diserahkan kepada dan menjadi tanggungjawab Pemberi Hibah.

(3) Segera setelah Kontraktor ditetapkan, Pemberi Hibah menyampaikan surat perkenalan Kontraktor dan jadwal perkenalan Kontraktor kepada Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Tim Pembaruan.

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) Kontraktor menyampaikan Laporan Kemajuan Program Hibah kepada Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Tim Pembaruan setiap: a. Tiga bulanan (Quarterly Report). b. Enam bulanan (Half Yearly Report). c. Tahunan (Yearly Report) atau sesuai kebutuhan.

(2) Kontraktor dapat menggarisbawahi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Program Hibah yang memerlukan perhatian khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Laporan Kemajuan Program Hibah terkait.

(3) Koordinator Tim Pembaruan menindaklanjuti daftar permasalahan Program Hibah untuk dikoordinasikan dan dicari pemecahannnya dengan Kontraktor dan pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait.

Pasal 29

(1) Biro Perencanaan bersama dengan Tim Pembaruan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Program Hibah setiap: a. Triwulanan (quarterly); b. Semester (semi annually); dan c. Tahunan (annually).

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat, pelaporan pelaksanaan, kegiatan dan/atau kunjungan lapangan.

BAB VI

TAHAP PENGAKHIRAN PROGRAM YANG DIBIAYAI HIBAH

Pasal 30

(1) Persiapan pengakhiran Program Hibah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Program Hibah berakhir dan meliputi kegiatan berikut ini: a. Inventarisasi dan verifikasi aset/barang yang diadakan selama masa Program Hibah yang didanai oleh Pemberi Hibah maupun dari dana pendamping (jika ada). b. Koordinasi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kontraktor, Pemberi Hibah Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan terkait administrasi pengakhiran Program Pemberi Hibah, seperti Laporan Keuangan, Pencatatan Aset, dsb. c. Verifikasi pencapaian berdasarkan Pemberi Hibah dan Rencana Kerja Tahunan. d. Penyusunan Laporan Final dari Kontraktor. e. Penandatanganan Berita Acara Terima Aset bagi aset-aset yang diserahkan pada akhir masa Program Hibah.

(2) Biro Umum dan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung melakukan inventarisasi dan verifikasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Mencatat aset/barang yang akan diserahkan kepada MA RI berdasarkan BAST. b. Dalam hal aset/barang dimaksud berada di satuan kerja terkait, Biro Umum dan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan permintaan tertulis kepada satuan kerja terkait untuk menyampaikan salinan BAST kepada (sama dengan diatas). c. Mencatat aset/barang yang belum diserahkan dan belum tercantum dalam BAST. d. Menandatangani BAST untuk aset/barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir c dengan Pemberi Hibah.

(3) Evaluasi dilakukan terhadap barang dan/atau jasa, pencapaian target atau sasaran kegiatan dan rekomendasi selanjutnya dibawah koordinasi Koordinator Tim Pembaruan.

(4) Penyerahan Barang dan/atau jasa yang dibiayai oleh Hibah dilakukan dengan cara berikut: a. Pemberi Hibah dan/atau Kontraktor menyerahkan daftar aset/barang/hasil jasa (dokumen, module, software, manual, bukti kepemilikan aset seperti STNK, BPKP, kartu garansi) yang akan diserahkan kepada Biro Perencanaan (Daftar Serah Terima). b. Biro Perencanaan melakukan verifikasi atas Daftar Serah Terima bersama-sama dengan Biro Umum. c. Penerima Barang terkait menandatangani BAST untuk aset/barang yang belum tercantum dalam BAST.

(5) PA/KPA melakukan pengesahan Hibah atas barang dan/atau jasa yang dimaksud dalam ayat (2) butir e dan ayat (4) butir (c) ke DJPU dan mencatatkannya ke KPPN sesuai Peraturan ini.

(1) Biro Perencanaan berkoordinasi dengan Tim Pembaruan untuk melakukan penilaian kelayakan terhadap usulan yang tercantum dalam surat komitmen awal dimaksud dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan Kegiatan.

(2) Penilaian usulan Kegiatan dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Kelompok Kerja Tim Pembaruan dibawah koordinasi Koordinator Tim Pembaruan.

(3) Penilaian kelayakan usulan Kegiatan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek-aspek: a. kesesuaian dengan Program Prioritas dan/atau Renstra dan/atau Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia; b. kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hibah yang dimaksud dalam Pasal 2; c. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, Unit Eselon 1 dan/atau satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia; d. keterkaitan dengan kegiatan lain baik yang dibiayai oleh APBN maupun Program Hibah lainnya untuk menghindari tumpang-tindih atau pengulangan Kegiatan atau Program yang sama; e. kemampuan penyediaan dana pendamping dan/atau dana pendukung, bila dipersyaratkan.

(4) Keselarasan perencanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keselarasan perencanaan Kegiatan dengan: a. RPH; b. Kegiatan yang terkait secara langsung dari instansi lain; dan c. Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Hibah yang sedang berjalan;

(5) Dalam melakukan penilaian kelayakan usulan Kegiatan dimaksud pada ayat (1), Biro Perencanaan dan/atau Tim Pembaruan dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan, Calon Pemberi Hibah dan instansi terkait lainnya.

(6) Dalam hal Koordinator Tim Pembaruan merekomendasikan bahwa surat komitmen awal telah sesuai secara teknis dan selaras, maka: a. Biro Perencanaan menyampaikan hasil penilaian kepada Kementerian Perencanaan dan Calon Pemberi Hibah; dan/atau b. Mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang dikuasakan untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan Calon Pemberi Hibah.

(7) Nota Kesepahaman diperlukan dalam rangka negosiasi dan penandatanganan Perjanjian Hibah.

(8) Jangka waktu Nota Kesepahaman adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

(9) Dalam hal Koordinator Tim Pembaruan menilai bahwa surat komitmen awal tidak atau belum memenuhi persyaratan teknis, maka Biro Perencanaan menyampaikan kepada Calon Pemberi Hibah dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional agar Calon Pemberi Hibah melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap usulan Kegiatan sesuai catatan-catatan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(1) Pemberi Hibah atau Kontraktor menyampaikan naskah BAST selambat-lambatnya 14 Hari sebelum rencana penandatanganan BAST dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Tim Pembaruan untuk dilakukan verifikasi.

(2) Verifikasi dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Biro Perencanaan dan/atau Biro Perlengkapan, Unit Eselon 1 terkait dan Penerima Barang.

(3) Sesuai tempat penyerahan barang dan/atau jasa, Penerima Barang yang menerima Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa menandatangani BAST yang telah diverifikasi dengan Pemberi Hibah dan/atau Kontraktor.

(4) BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Tanggal serah terima; b. Nomor register (apabila telah disahkan) c. Pihak pemberi dan penerima Hibah; d. Tujuan penyerahan; e. Nilai nominal yang diterima pada saat terjadi serah terima barang dan/atau jasa; f. Bentuk hibah (dalam bentuk barang dan/atau jasa); dan g. Rincian harga per barang paket; atau per kegiatan

(5) Apabila nilai barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) e dalam mata uang asing, dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat BAST.

(6) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung Hibah lainnya tidak terdapat nilai barang dan/atau jasa, PA/KPA melakukan estimasi nilai wajar atas barang dan/jasa yang diterima.

(7) Dalam melaksanakan ayat (5), PA/KPA dapat mengajukan permohonan kepada KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara) untuk melakukan penilaian atas barang dan/jasa yang diterima.

(8) Salinan BAST yang ditandatangani oleh Penerima Barang, disampaikan kepada: a. Biro Perencanaan; b. Biro Perlengkapan; c. Biro Keuangan; d. Unit Eselon 1 terkait; dan e. Biro Umum.

(9) Demi menjamin tertib administrasi, penandatanganan BAST dilakukan segera setelah selesai Kegiatan yang dibiayai Hibah atau Pemberi Hibah dan/atau Kontraktornya sekurang-kurangnya melaporkan Kegiatan yang masih berjalan dan belum dapat dilakukan penandatanganan BAST setiap triwulanan kepada Biro Perencanaan.

(10) Keadaan dimaksud dalam ayat (7) dituangkan dalam CaLK.

(1) Berdasarkan Rencana Kerja Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kontraktor mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan), yang memuat sekurang-kurangnya: a. Rincian sasaran, tujuan, kegiatan (input), keluaran (output), indikator, capaian dan anggaran bagi masing-masing kegiatan. b. Jumlah peserta. c. Pengadaan barang, bila ada. d. Jadwal pelaksanaan kegiatan. e. Kebutuhan dana pendamping / dana DIPA, bila ada.

(2) Rencana Kerja Tahunan merupakan dasar pemantuan dan evaluasi Kegiatan dan Program Hibah.

(3) Kontraktor menyerahkan Rencana Kerja Tahunan kepada Biro Perencanaan dan Tim Pembaruan untuk dibahas dalam rapat bersama dengan tujuan: a. memeriksa kesesuaian Rencana Kerja Tahunan dengan:

(1) Hasil Pemetaan Pemberi Hibah. (ii) Cetak Biru (iii) Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia. (iv) Program Prioritas. (v) Laporan Pemberi Hibah sebelumnya, apabila PEMBERI HIBAH melanjutkan program sebelumnya. (vi) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi untuk Program Hibah di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pernah ada sebelumnya. b. Mengidentifikasi kesenjangan antara Program Pemberi Hibah dengan Program Prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia; c. Mengidentifikasi pengembangan kapasitas yang dilakukan dalam Program Pemberi Hibah; d. Mendiskusikan metodologi dan pendekatan yang dilakukan oleh Kontraktor; e. Mengidentifikasi perencanaan keberlanjutan Program Hibah; f. Mencatat masukan-masukan dari pihak terkait yang dapat diakomodasi oleh Kontraktor, tetapi belum tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

(4) Pembahasan Rencana Kerja Tahunan dengan Kontraktor dilakukan secara mendalam berdasarkan Kelompok Kerja dan dihadiri oleh: a. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia; b. Badan Urusan Administrasi; c. Tim Pembaruan (termasuk Kelompok Kerja terkait dan sekretaris Tim Pembaruan); d. Direktur Hukum dan HAM, BAPPENAS; e. Kontraktor dan para konsultannya; f. Perwakilan Pemberi Hibah; dan g. Kementerian/Lembaga terkait lainnya sebagai penerima manfaat dari Pemberi Hibah yang sama (jika dianggap perlu).

(5) Rencana Kerja Tahunan yang berlaku adalah Rencana Kerja Tahunan yang disetujui dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

(6) Secara bersamaan dengan pembahasan Rencana Kerja Tahunan, Kontraktor mengikuti Program Perkenalan tentang Cetak Biru dan Reformasi di Mahkamah Agung (Induction Program) yang diadakan oleh Tim Pembaruan, dengan tujuan: a. Memberikan pemahaman atas upaya-upaya Reformasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. b. Mempercepat proses pembelajaran (learning curve) dan adaptasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PERMA Nomor 2 Tahun 2014 — Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah

PERMA Nomor 2 Tahun 2014 — Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya