PERMA Nomor 14 Tahun 2016 — Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Berlaku

Pengundangan: 29 Desember 2016

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 — Tata Cara Penyelesa… | Pasal.id

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 — Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Berlaku

Pengundangan: 29 Desember 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

(1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.

(2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada

BAB IV

PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

(1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

(3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 TAHUN 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

BAB VI

TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Pasal 8

(1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ( Het Herziene Inlandsch Reglement / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 TAHUN 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

BAB VII

PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB VIII

PUTUSAN

Pasal 12

Putusan terdiri dari: a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; b. identitas para pihak; c. uraian singkat mengenai duduk perkara; d. pertimbangan hukum; dan e. amar putusan.

BAB IX

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

(1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

(3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 TAHUN 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

(1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.

(2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada

BAB IV

PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

(1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

BAB VI

TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Pasal 8

BAB VII

PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB VIII

PUTUSAN

Pasal 12

BAB IX

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

(1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

(3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 — Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 — Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya