PERMA Nomor 10 Tahun 2016 — Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam lingkungan Mahkamah Agung terdiri dari: a. Ketua: Sekretaris Mahkamah Agung. b. Wakil Ketua: 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. 2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. c. Sekretaris: Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. d. Anggota: 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. 2. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung. e. Sekretariat: Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

(2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara menyelenggarakan fungsi untuk: a. m enginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. m engumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan me langgar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara; c. m enginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pega wai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; d. m enyelesaikan kasus kerugian negara atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta hasil laporan satuan kerja melalui Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak, Surat Kesanggupan Membayar, Surat Keputusan Pembebanan; e. m enatausahakan penyelesaian kerugian negara; f. a pabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan informasi tambahan p ada Satuan Kerja; g. a pabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/pertemuan ke lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian negara; h. m emberikan saran terhadap penjatuhan hukuman/sanksi kepada pelaku kerugian negara; i. a pabila dari hasil penel itian ternyata kerugian negara menyangkut beberapa Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya, Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/ Lembaga Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan menyeles aikan kerugian negara; dan j. Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara, dan Pihak ketiga yang pada waktu menjalankan kewajiban tugas dan jabatannya, secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara.

(1a) Apabila kerugian negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Ad - Hoc dan telah diklarifikasi oleh Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur tidak ditemukan unsur kelalaian dan kesengajaan, maka yang bersangkutan dibebaskan dari Tuntutan Ganti Rugi.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. penyalahgunaan wewenang; b. korupsi; c. pencurian; d. penggelapan; e. penipuan; f. menaikan harga; g. merubah kwalitas atau mutu tidak sesuai dengan spe sifikasi; h. tidak memberikan pertanggungjawaban keuangan pada waktunya; i. merusak barang milik negara; dan j. menghilangkan uang atau barang milik n e gara.

(1) Apabila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja dapat membentuk Tim Ad-Hoc untuk melakukan pemeriksaan dalam menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.

(2) Tim Ad-Hoc terdiri dari: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.

(3) Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga dibentuk oleh unit atasannya.

(4) Tugas Tim Ad-Hoc yaitu memeriksa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan P ejabat Negara serta Pihak Ketiga yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kerugian negara serta menuang kan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam Berita Acara.

(1) Pembentukan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara guna membantu Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R epublik I ndonesia.

(2) Organisasi dan Keanggotaan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara: a. Ketua: Kepala Biro Keuangan. b. Wakil: Kepala Biro Perlengkapan. c. Sekretaris: Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan. d. Anggota: 1. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi. 2. Auditor Badan Pengawasan. 3. Pejabat lain yang ditunjuk (sesuai kebutuhan). 4. Staf bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi

(3) Tugas Pokok Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah: a. m elakukan koordinasi mengenai kasus kerugian negara berdasarkan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi; b. m emberikan pertimbangan mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran kerugian negara; dan c. m enetapkan nilai kerugian negara.

(1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan dikoordinasikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara sesuai d engan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Tata cara penetapan nilai taksiran k erugian negara sebagai berikut: a. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam menetapkan nilai Barang Milik Negara yang hilang, nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harga pasar; dan b. h arga pasar yang dimaksud dalam huruf a yang menjadi bahan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menentukan nilai taksiran k erugian negara berasal dari harga showroom/internet/koran.