PERMA Nomor 1 Tahun 2024 — Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

(1) Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer.

(3) Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku juga dalam mengadili perkara Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(4) Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh berlaku.

(1) Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(2) Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.

(3) Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara.

(1) Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum perihal kehadiran Korban dalam persidangan.

(2) Dalam hal Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai pemeriksaan keterangan Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal: a. kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban; b. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana; c. ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan; dan d. pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

(3) Apabila Korban tidak hadir di persidangan, Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) Hari dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya.

(4) Dalam hal Korban meninggal dunia, kepentingan Korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris Korban.

(1) Dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban.

(2) Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan.

(1) Dalam hal Korban menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan namun sebagian atau seluruh kesepakatan belum dilaksanakan oleh Terdakwa, Hakim menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut.

(2) Dalam hal Terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, Hakim menanyakan kesediaan Korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa.

(3) Dalam hal Korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan Terdakwa, Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang disanggupi oleh Terdakwa dan

(1) Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Hakim menggali informasi sebagai berikut: a. dampak tindak pidana terhadap Korban; b. kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana; c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan Korban; d. kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan; e. ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan Korban dan/atau Terdakwa; dan/atau f. informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

(2) Hakim dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berwenang: a. memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing; b. menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara Terdakwa dan Korban sebagai upaya memulihkan hubungan Terdakwa dan Korban; c. memberikan saran kepada Terdakwa dan Korban; d. mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak; e. melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab Terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan Korban untuk pemulihan Korban; f. memerintahkan segala keterangan Terdakwa dan Korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan; g. memerintahkan Korban dan Terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian kepada Penuntut Umum dan/atau penasihat hukum; h. menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan; dan/atau i. menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan.

(3) Dalam hal kesepakatan baru tercapai, kesepakatan baru tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim.

(1) Dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

(2) Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

(1) Dalam hal Korban menerangkan bahwa belum pernah melakukan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, Hakim menganjurkan kepada Terdakwa dan Korban untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian.

(2) Apabila Terdakwa dan Korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(1) Pelaksanaan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 harus tetap memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara pidana.

(1) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dapat berupa: a. Terdakwa mengganti kerugian; b. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau c. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dilarang memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia; c. merugikan pihak ketiga; atau d. tidak dapat dilaksanakan.

(1) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk: a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

(3) Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal: a. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(4) Syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan Korban namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

(5) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(6) Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim dapat mengacu kepada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa.