PERMA Nomor 1 Tahun 2023 — Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

(1) Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan pelaksanaan tindakan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Prosedur dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok mengacu pada ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 TAHUN 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

(3) Dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara melakukan hal sebagai berikut: a. pada sidang pertama: 1. penilaian keabsahan wakil kelompok; 2. pemeriksaan keabsahan surat kuasa dari wakil kelompok kepada kuasa hukum serta izin beracara; 3. ketua majelis hakim memberikan penjelasan tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok, mengenai posita dan petitum gugatan, agar putusan dapat dilaksanakan; dan 4. apabila terdapat perbaikan gugatan disampaikan kepada pihak Tergugat. b. memutuskan keabsahan penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok: 1. apabila gugatan memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan keputusan dalam bentuk penetapan yang dapat diajukan upaya hukum permohonan banding bersama dengan putusan akhir; dan 2. apabila gugatan tidak memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang dapat diajukan upaya hukum permohonan banding. c. pada sidang selanjutnya: 1. tanggapan tergugat terhadap keabsahan formalitas gugatan diajukan secara perwakilan kelompok; 2. pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil kelompok adalah memang benar layak menjadi wakil kelompok melalui kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan; dan 3. identifikasi wakil kelompok merupakan korban atau dirugikan secara langsung. d. apabila Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan gugatan telah memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara harus segera memerintahkan notifikasi: 1. Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model notifikasi kepada semua anggota kelompok untuk memperoleh persetujuan hakim; 2. Hakim Pemeriksa Perkara menentukan jangka waktu dan cara atau sarana notifikasi kepada semua anggota kelompok secara layak berdasarkan usulan Penggugat; dan 3. dalam penentuan jangka waktu dan cara atau sarana tersebut mempertimbangkan kepastian bahwa semua anggota kelompok mengetahui gugatan kelompok yang diajukan dan sekaligus menentukan kapan sidang berikutnya untuk mendengarkan hasil laporan notifikasi. e. sidang dilanjutkan untuk mendengar hasil laporan notifikasi dari panitera yang berisi jawaban atau surat pernyataan dari anggota kelompok yang menyatakan keluar atau tidak ikut dalam gugatan perwakilan kelompok. f. Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. g. apabila proses mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik. h. apabila tergugat mengajukan eksepsi, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani Pasal 136 Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Pasal 162 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). i. pengajuan kesimpulan oleh para pihak. j. Hakim dalam menilai besaran ganti rugi mempertimbangkan ganti rugi yang diajukan penggugat. k. apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, amar putusan harus memuat setidaknya: 1. memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci; 2. menentukan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak; 3. melakukan distribusi ganti rugi dan pengawasan pelaksanaannya oleh tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan; dan 4. melakukan langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam mendistribusikan ganti rugi. l. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf k angka 3 terdiri atas perwakilan subkelompok atau perwakilan kelompok dan perwakilan kuasa hukum penggugat yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan.

(1) Dalam perkara Tergugat merupakan badan usaha atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan/atau memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan.

(2) Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberlakukan atau menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dalam perkara Tergugat melaksanakan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta pemberlakuan atau penerapan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan: a. usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan; b. adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang berbahaya tersebut.

(4) Dalam menentukan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam menentukan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan Tergugat yang menimbulkan ancaman serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha Tergugat baik yang berizin maupun tidak berizin: a. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas; b. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali; c. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah; d. telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau e. tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan.

(1) Pelindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut: a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan; g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; i. keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat; j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat.

(3) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis; b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan; d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(4) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa: a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas.

(1) Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 6 dan Pasal 7 7 mempertimbangkan sebagai berikut: a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan; g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor/Terdakwa dilaporkan atau didakwa; j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan.

(2) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis; b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan; d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya; dan/atau e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali: a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.