PERMA Nomor 1 Tahun 2021 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM

Berlaku

Pengundangan: 16 Juni 2021

PERMA Nomor 1 Tahun 2021 — Perubahan atas Perat… | Pasal.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2021 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM

Berlaku

Pengundangan: 16 Juni 2021

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Hakim adalah Hakim pada lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan lolos seleksi pengadaan pegawai negeri sipil. 3. Calon Hakim adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Analis Perkara Peradilan tahun 2021. 4. Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil. 5. Pendidikan Calon Hakim adalah suatu proses pembelajaran untuk menghasilkan Hakim yang menguasai bidang teknis dan manajemen peradilan. 6. Analis Perkara Peradilan adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan penelaahan perkara peradilan.

Angka 2

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Mahkamah Agung melaksanakan Pengadaan Hakim.

(2) Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi dari Calon Hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung.

(3) Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Angka 3

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman Pengadaan Hakim; c. pelamaran; d. pelaksanaan seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. Pendidikan Calon Hakim; dan g. pengangkatan sebagai Hakim.

Angka 4

Pasal 6 dihapus.

Angka 5

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan Calon Hakim yang telah lulus Pendidikan Calon Hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim.

(2) Calon hakim yang tidak lulus Pendidikan Calon Hakim tetap sebagai Analis Perkara Peradilan.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2021 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

PERMA Nomor 1 Tahun 2021 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 2

Angka 3

Pasal 3

Angka 4

Angka 5

Pasal 7

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 2

Angka 3

Pasal 3

Angka 4

Angka 5

Pasal 7

Pasal II

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya