PERMA Nomor 1 Tahun 2020 — Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah.

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan berdasarkan: a. aspek kesalahan tinggi, yaitu: 1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; 2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi; 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional; b. aspek dampak tinggi, yaitu: 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional; 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau 3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas; c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu: 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau 2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan: a. aspek kesalahan sedang, yaitu: 1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; 2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; b. aspek dampak sedang, yaitu: 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; c. aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu: 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau 2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan berdasarkan: a. aspek kesalahan rendah, yaitu: 1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi; 2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi; 3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau 4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi; b. aspek dampak rendah, yaitu: 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan; c. aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu: 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau 2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara: a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.

Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pedoman Pemidanaan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.