PERMA Nomor 1 Tahun 2018 — Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Berlaku

Pengundangan: 4 April 2018

PERMA Nomor 1 Tahun 2018 — Tata Cara Penyelesai… | Pasal.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2018 — Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Berlaku

Pengundangan: 4 April 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2015 tentang Pene tapan

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus: a. T indak p idana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemil ihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu ka li dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan t indak p idana pemil ihan; b. T indak p idana pemilu yang timbul karena laporan dugaan t in dak p idana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasl u Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan t indak p idana p emilu.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

BAB IV

MAJELIS KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

(1) Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ti ndak p idana pemilihan dan tindak pidana pemilu yaitu hakim k husus yang merupakan hakim k arier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengusulkan hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agung.

(3) Dalam hal hakim k husus tidak menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu, maka hakim k husus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 TAHUN 2013 tentang Tata Cara Penyelesa i an Tindak Pidana Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 874) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

(1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara t indak p idana p emilihan dan tindak pidana p emilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

(2) Hakim harus berupaya agar batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlewati, apabila dipandang perlu dapat bersi dang pada malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d apat dilakukan tanpa hadirnya t erdakwa.

(4) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

(5) Pengadilan n egeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepa da pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

(6) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada p enuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

(7) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

(8) Putusan p engadilan t inggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan putusan tera k hir dan mengikat serta tidak dapa t dilakukan upaya hukum apapun.

(9) Putusan p engadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada p enuntut Umum melalui pe ngadilan n egeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

(10) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa.

(11) Putusan pengadilan terhadap perkara t indak pi dana p emilihan dan tindak pidana p emilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan p emilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional.

(12) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 1) harus diterima KPU, KPU Provinsi dan/atau K PU Kabupaten/Kota dan p eserta p emilihan atau p emilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

(13) KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) .

(14) Salinan putusan p engadilan n ege ri dan p engadilan t inggi disampaikan secara manual dan/atau secara elektronik.

PERMA Nomor 1 Tahun 2018 — Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

PERMA Nomor 1 Tahun 2018 — Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya