PERMA Nomor 1 Tahun 2013 — Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

Berlaku

Pengundangan: 17 Mei 2013

PERMA Nomor 1 Tahun 2013 — Tata Cara Penyelesai… | Pasal.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2013 — Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

Berlaku

Pengundangan: 17 Mei 2013

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 2

(1) Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memuat: a. nama dan jenis harta kekayaan; b. jumlah harta kekayaan; c. tempat, hari, dan tanggal penyitaan; d. uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

BAB III

HUKUM ACARA

Pasal 5

(1) Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan harta kekayaan.

(2) Apabila terdapat beberapa harta kekayaan yang dimohonkan untuk dimintakan penanganan harta kekayaan dalam daerah hukum beberapa Pengadilan Negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari Pengadilan Negeri tersebut untuk mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini.

PERMA Nomor 1 Tahun 2013 — Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

PERMA Nomor 1 Tahun 2013 — Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya