PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Pemerintah Daerah melekat pada DPMPTSP.

(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

(3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diselenggarakan melalui sistem OSS RBA; dan 2. Perizinan Berusaha yang penyelenggaraannya tidak diatur dalam sistem OSS RBA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

(4) DPMPTSP menggunakaan layanan berbasis aplikasi digital "SIAPLAYANI", yang dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA dan digunakan untuk pelayanan perizinan non OSS RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

(5) Mekanisme PTSP dilaksanakan mengikuti standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelayanan Sistem OSS RBA pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP dapat melakukan layanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. gerai layanan; b. layanan bergerak; c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha; d. layanan bersama antar instansi; dan e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi.

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha.

(1) Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit meliputi: a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha.

(2) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. media elektronik; b. media cetak; dan/atau c. bimbingan teknis, pelatihan, forum diskusi dan/atau acara pertemuan lainnya.

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi: a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis.

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

(2) Pendampingan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi: a. perizinan berusaha berbasis risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dasar di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. perdagangan; g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. transportasi; i. kesehatan, obat dan makanan; j. pendidikan dan kebudayaan; k. pariwisata; dan 1. ketenagakerjaan.

(1) Guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan PTSP, dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari Perangkat Daerah teknis terkait.

(2) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, meliputi: a. kantor depan/front office; b. kantor belakang/ back office; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung.

(2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi: a. koneksi internet; b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital; c. pusat data, server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; d. telepon pintar (smartphone); dan e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebutuhan, perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka pemenuhan standar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.

(3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verifikasi lapangan Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

(1) Hubungan kerja DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

(1) Bupati/Wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Menteri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. jumlah perizinan yang diterbitkan; b. rencana dan realisasi investasi; dan c. kendala dan solusi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(1) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.

(2) Kepala Perangkat Daerah Teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan.

(3) DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan berusaha secara berkala sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya di Daerah serta penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi.

(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan; b. laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha; c. perangkat kerja pengawasan; d. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha; e. pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan f. pembinaan dan sanksi.