PERGUB Nomor 8 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri

(1) Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

(2) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan huruf c sampai dengan huruf j, setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

(3) Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan; b. dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit melampirkan: 1. Surat Tugas yang sah; 2. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; 3. tiket pesawat udara, boarding pass dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; 4. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; 5. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan 6. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; c. tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 pembeliannya dapat dilakukan melalui biro perjalanan maupun secara elektronik; d. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 pembeliannya dapat melalui biro perjalanan maupun secara elektronik; dan e. Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 adalah Pejabat pada instansi tujuan atau panitia penyelenggara atau tempat kegiatan.

(4) Dihapus.

(5) Format Surat Tugas, SPD, kuitansi, dan laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Komponen Perjalanan Dinas Jabatan meliputi: a. uang harian; b. biaya transpor; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya pengganti bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi; f. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau g. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Pertanggungjawaban biaya komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Fungsional Ahli Utama, Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya/Ahli Muda/Ahli Pertama, PNS/CPNS dan Pegawai ASN dan/atau Non ASN/Diluar ASN di Daerah dilakukan secara Lumpsum.

(3) Pertanggungjawaban biaya komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, dilakukan secara Lumpsum.

(4) Pertanggungjawaban biaya komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Fungsional Ahli Utama, Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya/Ahli Muda/Ahli Pertama, PNS/CPNS dan Pegawai ASN dan/atau Non ASN/Diluar ASN di Daerah dilakukan secara at cost (biaya riil) yang merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

(1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk pesawat udara dan biaya transpor lainnya dibayarkan secara at cost atau biaya riil;

(2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; b. retribusi yang dipungut terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; c. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam di dalam wilayah Daerah ke Kabupaten/Kota yang telah mempunyai bandara udara, maka dapat menggunakan moda transportasi udara (pesawat udara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, biaya transpor darat dari ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah (one way) yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan, pertanggungjawabannya dengan biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Biaya transpor Perjalanan Dinas ke luar Daerah (luar kota) berdasarkan fasilitas transportasi (pesawat udara) pergi-pulang (PP) dari keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dibayarkan secara biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti riil (at cost).

(7) Dalam hal Perjalanan Dinas ke luar Daerah/luar ibukota provinsi, satuan biaya taksi Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan/tempat tujuan dan sebaliknya yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(7a) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

(8) Kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah dan Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dengan Daerah dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera, dapat diperhitungkan untuk biaya penggantian bahan bakar minyak dan pengganti biaya tol yang dipertanggungjawabkan secara biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(9) Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah atau Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera dengan menggunakan kendaraan sewa dapat diberikan secara biaya riil (at cost) dengan komponen biayanya termasuk untuk sewa kendaraan, jasa pengemudi, bahan bakar minyak (BBM), pengganti biaya tol dan biaya parkir disertai daftar jadwal kegiatan (tertib acara) sebagai pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(10) Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) Jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah, setelah mempergunakan moda transportasi udara (pesawat udara) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinas dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara at cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(11) Dalam hal melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan moda transportasi penyeberangan kapal fery (sungai, danau dan laut), biaya penyeberangan Pejabat, ASN, Non ASN, Diluar ASN dan kendaraan dinas/pribadi roda 4 (empat) dapat diberikan biaya pengganti secara at cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(12) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transportasi dalam kota.