PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 10 Februari 2025

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Ata… | Pasal.id

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 10 Februari 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.788.199.396.000,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.

(2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.788.199.396.000,00.

Angka 2

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.788.199.396.000,00, yang terdiri atas: a. dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp627.857.417.000,00; b. dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp3.146.155.304.000,00; dan c. dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2.014.186.675.000,00.

(2) Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.857.417.000,00, yang terdiri atas: a. DBH pajak sebesar Rp487.182.110.000,00; b. DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp116.141.132.000,00; dan c. DBH lainnya sebesar Rp24.534.175.000,00.

(3) Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.146.155.304.000,00, yang terdiri atas: a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp2.736.651.082.000,00; dan b. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp409.504.222.000,00.

(4) Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.014.186.675.000,00, yang terdiri atas: a. DAK fisik sebesar Rp130.127.257.000,00; dan b. DAK non fisik sebesar Rp1.884.059.418.000,00.

Angka 3

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.157.450.725.775,01, yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Angka 4

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp6.980.246.178.131,70, yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.590.388.156.017,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.925.935.271.298,70.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.451.922.750.816,00.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00.

Angka 5

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.590.388.156.017,00, yang terdiri atas: a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.863.470.029.376,00; b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.549.264.639.161,00; c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.118.360.842.480,00; d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.891.885.000,00; e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.11.551.052.000,00; f. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.44.849.708.000,00.

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.863.470.029.376,00 yang terdiri atas: a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.398.836.062.266,00; b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.132.174.282.000,00; c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.11.639.532.520,00; d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.88.384.855.000,00; e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.22.268.926.000,00; f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.71.925.766.000,00; g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.3.531.128.000,00; h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.24.340.150,00; i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.116.099.721.440,00; j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.912.179.000,00; k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.731.670.000,00; 1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp.6.941.567.000,00.

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.549.264.639.161,00 yang terdiri atas: a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.290.618.856.000,00; b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.230.527.164.000,00; c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.1.997.940.000,00; d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.228.039.445.000,00; e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.798.081.234.161,00.

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.360.842.480,00, yang terdiri atas: a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00; b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00; c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00; d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00; e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00; f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00; g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00; h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00; i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00; j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00; k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpin dan anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00; l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp.26.956.084.000,00; m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00.

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang terdiri atas: a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00; b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00; c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00; d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00; e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00; f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00; g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00; h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00; i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00; j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.551.052.000,00, yang terdiri atas: a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.874.252.000,00.

(7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.849.708.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Angka 6

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.925.935.271.298,70, yang terdiri atas: a. belanja barang sebesar Rp.532.409.384.273,95; b. belanja jasa sebesar Rp.1.251.756.019.282,72; c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.162.370.762.019,48; d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.236.367.427.986,55; e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebesar Rp.7.380.719.736,00; f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp.616.567.786.000,00; g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.119.083.172.000,00.

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.532.409.384.273,95, yang terdiri atas: a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.524.124.062.589,95; dan b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp8.285.321.684,00.

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.251.756.019.282,72,yang terdiri atas: a. belanja jasa kantor sebesar Rp.739.954.151.962,72; b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.293.413.018.456,00; c. belanja sewa tanah sebesar Rp.416.703.705,00; d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.86.614.325.095,00; e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.8.713.263.752,00; f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.23.200.000,00; g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.884.000.000,00; h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp.85.848.879.402,00; i. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp.5.950.496.300,00; j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebesar Rp.17.500.000,00; k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp.2.013.250.000,00; 1. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.16.498.530.450,00; m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.11.377.886.720,00; n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp.30.813.440,00.

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.162.370.762.019,48, yang terdiri atas: a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.655.912.000,00; b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.49.254.216.702,48; c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.43.194.226.852,00; d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.66.412.887.465,00; e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.202.669.000,00; f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.2.650.850.000,00.

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.236.367.427.986,55, yang terdiri atas: a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.230.129.329.786,55; b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.6.238.098.200,00.

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.380.719.736,00, yang terdiri atas: a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.4.048.719.736,00; b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.3.332.000.000,00.

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.616.567.786.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

(8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.119.083.172.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Angka 7

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.451.922.750.816,00, yang terdiri atas: a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.73.499.320.000,00; b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.343.364.765.816,00; c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.35.058.665.000,00.

(2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.499.320.000,00, yang terdiri atas belanja hibah kepada pemerintah pusat.

(3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.343.364.765.816,00, yang terdiri atas: a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan sebesar Rp.21.548.600.000,00; b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.1.157.163.539,00; c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.320.659.002.277,00.

(4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.058.665.000,00, yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Angka 8

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00, yang terdiri atas: a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp.0,00; dan b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.12.000.000.000,00.

(2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

(3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Angka 9

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp1.656.303.788.112,30, yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. belanja modal aset tetap lainnya; f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.468.601.551,14.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp746.464.352.941,66.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.665.785.340,50.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp669.919.866.755,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.809.699.724,00.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.975.481.800,00.

Angka 10

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.468.601.551,14, yang terdiri atas belanja modal tanah.

(2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.468.601.551,14, yang terdiri atas: a. belanja modal tanah persil sebesar Rp7.468.601.551,14; dan b. belanja modal tanah non persil sebesar Rp0,00.

Angka 11

Ketentuan Pasal 22 diubah dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp746.464.352.941,66 yang terdiri atas: a. belanja modal alat besar sebesar Rp3.334.898.298,00; b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp23.178.512.888,00; c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp30.856.800,00; d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp285.595.067,00; e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp86.519.587.268,66; f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp40.177.861.321,00; g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp44.962.199.325,00; h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp1.975.671.651,00; i. belanja modal komputer sebesar Rp17.360.180.584,00; j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp57.915.000,00; k. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp46.253.592,00; l. belanja modal alat peraga sebesar Rp557.776.051,00; m. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp26.680.571.724,00; n. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp1.560.493.372,00; o. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp498.735.980.000,00; p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.000.000.000,00.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.334.898.298,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp10.278.576,00; b. belanja modal alat bantu sebesar Rp3.324.619.722,00.

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.178.512.888,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp23.145.962.888,00; b. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebesar Rp32.550.000,00.

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.856.800,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp17.056.800,00; b. belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp13.800.000,00.

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp285.595.067,00, yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp86.519.587.268,66, yang terdiri atas: a. belanja modal alat kantor sebesar Rp44.260.394.620,00; b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp41.566.600.768,66; c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat sebesar Rp692.591.880,00.

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.177.861.321,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat studio sebesar Rp39.377.273.789,00; b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp800.587.532,00.

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp44.962.199.325,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp36.482.478.963,00; b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp8.479.720.362,00.

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.975.671.651,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp1.706.836.673,00; b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp28.485.000,00; c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp240.349.978,00.

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.360.180.584,00, yang terdiri atas: a. belanja modal komputer unit sebesar Rp12.915.781.507,00; b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp4.444.399.077,00.

(10a) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp57.915.000,00, yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.

(11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp46.253.592,00, yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.

(12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp557.776.051,00, yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

(13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp26.680.571.724,00 yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

(14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.560.493.372,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp498.735.980.000,00 yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.

(16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Angka 12

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.665.785.340,50, yang terdiri atas: a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp227.490.586.340,50; b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp675.199.000,00; c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp500.000.000,00.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.490.586.340,50, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.199.000,00, yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Angka 13

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp669.919.866.755,00, yang terdiri atas: a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp505.851.216.866,00; b. belanja modal bangunan air sebesar Rp102.886.401.656,00; c. belanja modal instalasi sebesar Rp0,00; d. belanja modal jaringan sebesar Rp61.182.248.233,00.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp505.851.216.866,00, yang terdiri atas: a. belanja modal jalan sebesar Rp341.779.271.651,00; b. belanja modal jembatan sebesar Rp164.071.945.215,00.

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.886.401.656,00, yang terdiri atas: a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp41.717.421.855,00; b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp61.168.979.801,00.

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas: a. belanja modal instalasi air kotor sebesar Rp0,00; b. belanja modal instalasi gardu listrik sebesar Rp0,00.

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.182.248.233,00, yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum.

Angka 14

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Anggaran modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.809.699.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.809.699.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Angka 15

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.975.481.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.975.481.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Angka 16

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.843.120.258.228,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025?

PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025 adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025.

Kapan PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025 disahkan?

Apa status hukum PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025 saat ini?

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Angggaran 2025?