PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 — Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Jangka waktu Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan hasil rekomendasi Tim Verifikasi sesuai dengan skala prioritas.

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi diajukan oleh perseorangan/pimpinan perusahaan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas

(2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan: 1. fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon; 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopy dokumen legalitas perusahaan; 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi yang dimohonkan; 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; 5. fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; 6. fotocopy nomor induk berusaha; dan 7. laporan kegiatan penanaman modal. b. bagi investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan melampirkan: 1. fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon; 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopy dokumen legalitas perusahaan; 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir; 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir; 5. laporan kepatuhan fiskal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. pemberian insentif dan kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Dinas.

(1) Dalam hal permohonan insentif dan/atau kemudahan Investasi ditolak, maka Tim Verifikasi menyatakan dalam berita acara rapat yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan surat penolakan.

(2) Format surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Evaluasi dilakukan atas dasar: a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan Investasi; dan b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan Investasi.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.