PERGUB Nomor 26 Tahun 2025 — Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka

(1) SMA swasta dapat melaksanakan Sekolah Terbuka dengan persetujuan Gubernur.

(2) Pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian paling sedikit mencakup: a. studi kelayakan; b. rencana induk pengembangan Sekolah Terbuka; c. sumber peserta didik; d. pendidik dan tenaga kependidikan; e. kurikulum; f. sumber pembiayaan; g. prasarana dan sarana; dan h. legalitas penyelenggara.

(3) Permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan melalui Dinas.

(1) Kurikulum PLK SMA Terbuka mengacu pada standar nasional pendidikan.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum Sekolah Induk.

(4) Materi pembelajaran PLK SMA Terbuka disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(1) Proses pembelajaran PLK SMA Terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan: a. tempat pembelajaran disesuaikan dengan kesediaan dan kelayakan; b. waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik; c. sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan d. jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi PLK SMA Terbuka tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(2) Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan/SMA Reguler terdekat atau Lembaga lain yang memiliki fasilitasi yang memadai.

(3) Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada PLK SMA Terbuka disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan lokasinya.

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.