PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 — Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

Berlaku

Pengundangan: 24 Maret 2025

PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 — Petunjuk Teknis Pe… | Pasal.id

PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 — Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

Berlaku

Pengundangan: 24 Maret 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 17

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 18

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 TAHUN 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat setingkat eselon 2 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatangan perjanjian kerja.
10. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara beserta lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
12. Penerima Tunjangan adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran disingkat PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah membayar.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dasar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
17. Bidang Perbendaharaan Daerah adalah bidang yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi: a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan: a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proportional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

(6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Komisioner Komisi Informasi, paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan 1 (satu) bulan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 — Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

PERGUB Nomor 21 Tahun 2025 — Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya