PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Pasa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: a. pedoman dalam perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025; b. hasil pendataan/survei harga pasar dan usulan masing-masing Perangkat Daerah meliputi daftar jenis barang/jasa yang bersifat spesifik ditambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik, serta hasil rujukan dan verifikasi tim teknis penyusunan SHS tentang SHS/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. standar biaya dan satuan penganggaran tertinggi dan telah termasuk pajak-pajak yang berlaku beserta jasa penyedia; dan d. dalam penentuan harga, Perangkat Daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil survei harga pasar, e-katalog LKPP, e-commerce, penawaran harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil rujukan dan verivikasi dari tim SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi acuan dalam pengajuan usulan SHS Pemerintah Daerah.