PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara

Berlaku

Pengundangan: 23 Januari 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Pera… | Pasal.id

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara

Berlaku

Pengundangan: 23 Januari 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 TAHUN 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 5. Kepala Kepolisian Daerah adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. 9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi.

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Angka 3

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

(2) Pimpinan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. Ketua I adalah Gubernur; b. Ketua II adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Ketua Harian adalah Kepala Kepolisian Daerah; dan d. Wakil Ketua Harian adalah Sekretaris Daerah.

Angka 4

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, peneliti/akademisi, media dan dunia usaha.

(2) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Angka 5

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Provinsi diperbantukan oleh unit kerja sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ex-officio oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.

Angka 6

Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Koordinasi Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

(2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan dan langkahlangkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi.

(4) Dalam pelaksanaan koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.

Angka 7

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan melalui instansi/lembaga dan perangkat daerah terkait.

(2) Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui instansi/lembaga dan perangkat daerah terkait.

(3) Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara.

Kapan PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara disahkan?

Apa status hukum PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara saat ini?

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara?

Pasal I

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Angka 3

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

Angka 4

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Angka 5

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Provinsi diperbantukan oleh unit kerja sekretariat.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.

Angka 6

Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Koordinasi Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

(2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Angka 7

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(3) Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 4

Angka 4

Pasal 5

Angka 5

Pasal 7

Angka 6

Pasal 13

Angka 7

Pasal 25

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 4

Angka 4

Pasal 5

Angka 5

Pasal 7

Angka 6

Pasal 13

Angka 7

Pasal 25

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya