PERGUB Nomor 37 Tahun 2024 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 27 Desember 2024

PERGUB Nomor 37 Tahun 2024 — Penjabaran Anggara… | Pasal.id

PERGUB Nomor 37 Tahun 2024 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 27 Desember 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 3

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 4

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Angka 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Angka 6

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 7

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Angka 8

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Angka 9

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 10

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.346.266.095.775,00 yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp7.249.501.329.775,00, yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.366.179.295.640,00.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.331.559.568,00.

Pasal 5

Pasal 6

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.343.014.445.649,00, yang terdiri atas: a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.18.196.239.913,00; dan b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.324.818.205.736,00.

Pasal 7

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.173.331.559.568,00, yang terdiri atas: a. retribusi jasa umum sebesar Rp.160.302.546.000,00; b. retribusi jasa usaha sebesar Rp.11.278.313.568,00; dan c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.1.750.700.000,00.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.927.014.766.000,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.

(2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.927.014.766.000,00.

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.927.014.766.000,00, yang terdiri atas: a. dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp627.857.417.000,00; b. dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp3.195.463.210.000,00; dan c. dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2.103.694.139.000,00.

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp66.300.000.000,00, yang terdiri atas: a. pendapatan hibah; dan b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp6.300.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

(2) Anggaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/ luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.300.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.

Pasal 13

(1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00, yang terdiri atas lain-lain pendapatan.

(2) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan atas pengembalian hibah.

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.296.266.095.775,00, yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Pasal 15

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.323.543.572.091,95, yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.608.323.861.231,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.280.470.456.521,95.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.415.729.254.339,00, yang terdiri atas: a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.70.700.320.000,00; b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.309.970.269.339,00; dan c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.35.058.665.000,00.

Pasal 19

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.020.000.000,00, yang terdiri atas: a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp.20.000.000,00; dan b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.19.000.000.000,00.

(2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 20

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp2.294.965.553.002,05, yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.618.601.551,14.

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.618.601.551,14, yang terdiri atas belanja modal tanah.

(2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.618.601.551,14, yang terdiri atas: a. belanja modal tanah persil sebesar Rp7.468.601.551,14; dan b. belanja modal tanah non persil sebesar Rp150.000.000,00.

Pasal 22

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp281.917.627.049,00, yang terdiri atas: a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp281.117.627.049,00; b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp300.000.000,00; dan c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp500.000.000,00.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.917.627.049,00, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.250.408.305.333,00, yang terdiri atas: a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp1.100.221.401.212,00; b. belanja modal bangunan air sebesar Rp89.648.425.096,00; c. belanja modal instalasi sebesar Rp50.000.000,00; dan d. belanja modal jaringan sebesar Rp60.488.479.025,00.

Pasal 25

(1) Anggaran modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.328.899.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.328.899.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 26

(1) Anggaran modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.406.531.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.406.531.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp123.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 28

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

(3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp.3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp.2.757.967.727.335,00; dan b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp.796.289.243.346,00.

Pasal 29

(1) Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.53.450.000.000,00, yang terdiri atas: a. penerimaan pembaiyaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.

(2) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00.

(3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00.

Pasal 30

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00, yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 31

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00, yang terdiri atas: a. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisadana pengeluaran pembaiyaan sebesar Rp.100.000.000.000,00; dan b. sisa belanja lainnya sebesar Rp.3.450.000.000,00.

(2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00, yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 32

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

(2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 33

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp53.450.000.000,00.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp53.450.000.000,00.

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

Angka 1

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 2

Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 3

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Angka 4

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Angka 5

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Angka 6

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Angka 7

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 8

Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan GasBumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 9

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 10

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Pasal 36

Halaman 28Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Angka 2

Angka 3

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 4

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Angka 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Angka 6

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 7

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Angka 8

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Angka 9

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 10

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pasal 4

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.366.179.295.640,00.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.331.559.568,00.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.927.014.766.000,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.

(2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.927.014.766.000,00.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(2) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan atas pengembalian hibah.

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.296.266.095.775,00, yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Pasal 15

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.608.323.861.231,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.280.470.456.521,95.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.618.601.551,14.

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.618.601.551,14, yang terdiri atas belanja modal tanah.

Pasal 22

Pasal 23

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.917.627.049,00, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 24

Pasal 25

(1) Anggaran modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.328.899.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.328.899.724,00, yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 26

(1) Anggaran modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.406.531.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.406.531.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp123.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 28

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.554.256.970.681,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 29

(1) Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.53.450.000.000,00, yang terdiri atas: a. penerimaan pembaiyaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.

(2) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00.

(3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00.

Pasal 30

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.450.000.000,00, yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 31

Pasal 32

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

(2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 33

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp53.450.000.000,00.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp53.450.000.000,00.

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

Angka 1

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 2

Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Angka 3

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Angka 4

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Angka 5

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Angka 6

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Angka 7

Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

Pasal 36

Halaman 28Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.366.179.295.640,00, yang terdiri atas: a. pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp1.741.820.244.180,00; b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.661.350.209.959,00; c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp1.527.306.846.326,00; d. pajak air permukaan sebesar Rp122.844.952.532,00; e. pajak rokok sebesar Rp1.308.678.722.945,00; f. pajak alat berat Rp1.083.268.070,00; dan g. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar Rp3.095.051.628,00.

(2) Anggaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.741.820.244.180,00, yang terdiri atas: a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.32.805.069.248,00; b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.227.459.374.697,00; c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.914.390.577.778,00; d. PKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.4.386.509.065,00; e. PKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.4.274.496.952,00; f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.113.429.206.171,00; g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.4.011.337.261,00; h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.151.104.272.583,00; i. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.288.329.086.533,00; j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.1.600.801.411,00; dan k. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar sebesar Rp.29.512.481,00.

(3) Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.661.350.209.959,00, yang terdiri atas: a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.15.317.200.849,00; b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.168.494.020.590,00; c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.784.388.741.721,00; d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.6.584.743.775,00; e. BBNKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.850.792.053,00; f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.116.807.654.041,00; g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.4.186.332.104,00; h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.110.519.606.911,00; i. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.453.084.846.357,00; dan j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.1.116.271.558,00.

(4) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.527.306.846.326,00, yang terdiri atas: a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp.978.754.368.464,00; dan b. PBBKB-Bahan Bakar Solar sebesar Rp.548.552.477.862,00.

(5) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.122.844.952.532,00, yang terdiri atas pajak air permukaan.

(6) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.308.678.722.945,00, yang terdiri atas pajak rokok.

(7) Anggaran pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.083.268.070,00, yang terdiri atas pajak alat berat.

(8) Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.095.051.628,00, yang terdiri atas opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp366.976.028.918,00, yang terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp25.000.000.000,00; b. jasa giro sebesar Rp40.000.000.000,00; c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp10.000.000,00; d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp6.500.000.000,00; e. pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp134.500.000.000,00; f. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp141.115.148.918,00; dan g. pendapatan BLUD sebesar Rp19.850.880.000,00.

(2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00, yang terdiri atas hasil penjualan aset lain-lain.

(3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00, yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

(4) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00, yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(5) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

(6) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.500.000.000,00, yang terdiri atas: a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp129.004.867.302,00; b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp5.027.789.180,00; dan c. pendapatan denda pajak air permukaan sebesar Rp467.343.518,00.

(7) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp141.115.148.918,00, yang terdiri atas: a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp15.000.000.000,00; b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gajid dan tunjangan ASN sebesar Rp3.500.000.000,00; dan c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan sebesar Rp122.615.148.918,00.

(8) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp149.402.820.000,00, yang terdiri atas: a. pendapatan BLUD dari jasa layanan sebesar Rp15.432.880.000,00; b. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar Rp1.740.000.000,00; dan c. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp2.678.000.000,00;

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.608.323.861.231,00, yang terdiri atas: a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.863.470.024.747,00; b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.567.200.349.004,00; c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.118.360.842.480,00; d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.891.885.000,00; e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.11.551.052.000,00; dan f. belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.44.849.708.000,00.

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.863.470.024.747,00, yang terdiri atas: a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.398.836.062.266,00; b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.132.174.282.000,00; c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.11.639.532.520,00; d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.88.502.433.000,00; e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.22.151.348.000,00; f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.71.925.766.000,00; g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.3.531.128.000,00; h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.24.335.521,00; i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.116.099.721.440,00; j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.912.179.000,00; k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.731.670.000,00; dan 1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp.6.941.567.000,00.

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.567.200.349.004,00 yang terdiri atas: a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.290.618.856.000,00; b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.230.527.164.000,00; c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.1.997.940.000,00; d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.228.039.445.000,00; dan e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.816.016.944.004,00.

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.360.842.480,00, yang terdiri atas: a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00; b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00; c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00; d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00; e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00; f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00; g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00; h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00; i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00; j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00; k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00; 1. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp.26.956.084.000,00; dan m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00.

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang terdiri atas: a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00; b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00; c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00; d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00; e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00; f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00; g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00; h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00; i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00; dan j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.551.052.000,00, yang terdiri atas: a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.874.252.000,00.

(7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.849.708.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.280.470.456.521,95, yang terdiri atas: a. belanja barang sebesar Rp.681.604.484.876,09; b. belanja jasa sebesar Rp.1.294.831.334.240,92; c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.173.976.707.857,08; d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.384.360.956.307,86; e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebesar Rp.10.046.015.240,00; f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp.616.567.786.000,00; dan g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.119.083.172.000,00.

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 681.604.484.876,09, yang terdiri atas: a. belanja barang pakai habis sebesar Rp. 673.260.969.972,09; dan b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp. 8.343.514.90400.

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.294.831.334.240,92, yang terdiri atas: a. belanja jasa kantor sebesar Rp.789.542.140.582,92; b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.296.184.603.904,00; c. belanja sewa tanah sebesar Rp.600.000.000,00; d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.83.663.383.295,00; e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.10.173.863.000,00; f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.23.200.000,00; g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.955.000.000,00; h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp.75.696.339.299,00; i. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp.6.449.892.000,00; j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebesar Rp.52.500.000,00; k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp.2.548.750.000,00; l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis sertapendidikan dan pelatihan sebesar Rp.17.532.962.000,00; m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.11.377.886.720,00; dan n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp.30.813.440,00.

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.173.976.707.857,08, yang terdiri atas: a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.655.912.000,00; b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.55.282.725.948,08; c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.43.682.699.644,00; d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.71.739.970.265,00; e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.177.300.000,00; dan f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.2.438.100.000,00.

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.384.360.956.307,86, yang terdiri atas: a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.371.275.923.707,86; dan b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.13.085.032.600,00.

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.046.015.240,00, yang terdiri atas: a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar Rp.6.537.515.240,00; dan b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar Rp.3.508.500.000,00.

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.616.567.786.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

(8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.119.083.172.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.285.587.544,91, yang terdiri atas: a. belanja modal alat besar sebesar Rp4.674.833.595,00; b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp27.748.977.638,00; c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp55.006.800,00; d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp2.038.458.420,00; e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp63.069.429.884,00; f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp53.549.170.391,00; g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp46.071.340.279,00; h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp2.388.932.252,92; i. belanja modal komputer sebesar Rp26.900.732.351,99; j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp46.253.592,00; k. belanja modal alat peraga sebesar Rp688.386.235,00; l. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp21.146.947.724,00; m. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp2.171.138.382,00; n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp498.735.980.000,00; dan o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.000.000.000,00.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.674.833.595,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp26.306.576,00; dan b. belanja modal alat bantu sebesar Rp4.648.527.019,00.

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.748.977.638,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp27.716.427.638,00; dan b. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebesar Rp32.550.000,00.

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.006.800,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp17.056.800,00; dan b. belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp37.950.000,00.

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.038.458.420,00, yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp63.069.429.884,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat kantor sebesar Rp12.600.115.380,00; b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp50.166.284.504,00; dan c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat sebesar Rp303.030.000,00.

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp53.549.170.391,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat studio sebesar Rp52.474.387.109,00; dan b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp1.074.783.282,00.

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.071.340.279,00, yang terdiri atas: a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp36.847.910.936,00; dan b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp9.223.429.343,00.

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.388.932.252,92, yang terdiri atas: a. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp2.212.516.252,92; b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp79.260.000,00; dan c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp97.156.000,00.

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp26.900.732.351,99, yang terdiri atas: a. belanja modal komputer unit sebesar Rp16.718.760.622,99; dan b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp10.181.971.729,00.

(11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp46.253.592,00, yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.

(12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp688.386.235,00, yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

(13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp21.146.947.724,00, yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

(14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.171.138.382,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

(15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp498.735.980.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.

(16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

PERGUB Nomor 37 Tahun 2024 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 37 Tahun 2024 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 36

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10