Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
- 5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan bangunan yang selanjutnya disebut UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 7. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
- 8. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
- 9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
- 10. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi.
- 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.