PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

Berlaku

Pengundangan: 3 Februari 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Tata Cara Kerja Sam… | Pasal.id

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

Berlaku

Pengundangan: 3 Februari 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

(1) RSK Gigi dan Mulut dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. instansi pemerintah; b. badan usaha yang berbadan hukum; c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan d. perseorangan.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dalam bentuk perjanjian.

(2) Kerja Sama dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan Kesepakatan Bersama; d. penandatangan Kesepakatan Bersama; e. penyusunan Perjanjian Kerja Sama; f. penandatangan Perjanjian Kerja Sama; g. pelaksanaan; h. penatausahaan; dan i. pelaporan;

Pasal 7

BAB IV

NASKAH KERJA SAMA

Pasal 14

(1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas: a. komparisi; b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama; c. konsideran; d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat: 1. maksud dan tujuan; 2. objekKesepakatan Bersama; 3. ruang lingkup; 4. pelaksanaan; 5. jangka waktu; 6. surat-menyurat; dan 7. lain-lain. e. penutup.

(2) Ketentuan mengenai format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 16

(1) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pendapatan RSK Gigi dan Mulut, meliputi: a. uang; b. surat berharga; c. aset; dan d. keahlian.

(2) Pendapatan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke rekening kas BLUD.

BAB VI

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Kerja Sama berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan; g. objek perjanjian hilang; h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai kualitas/efektivitas pelaksanaan Kerja Sama.

(2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama antara RSK Gigi dan Mulur dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum berlakuknya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Direktur adalah adalah Pimpinan BLUD.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut RSK Gigi dan Mulut adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSK Gigi dan Mulut.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan rumah sakit yang berbentuk badan hukum dan/atau perorangan.
10. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak lain untuk merencanakan kerja sama.
11. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan mitra Kerja Sama yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian Kerja Sama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah perikatan antara Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Ketiga untuk melakukan Kerja Sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Sewa adalah Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.
14. Kerja Sama Operasional adalah Kerja Sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
15. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
16. Kerja sama Daerah dengan Daerah lain yang selanjutnya disingkat dengan KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Lain.

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya