PERGUB Nomor 22 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

(1) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan atau Perjalanan Dinas Pindahnya kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen, meliputi: a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya seperti BBM, biaya tol dan tiket penyebeangan; d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; e. kuitansi/bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa; f. kuitansi/bukti pembayaran penginapan; dan g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

(3) Dalam hal bukti pembayaran biaya transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

(4) Ketentuan mengenai format SPD, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan atau Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. foto copy Surat Keputusan Pindah; b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.