PERGUB Nomor 4 Tahun 2025 — Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

(1) Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar salah satunya didasarkan pada dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (human capital development plan) untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.

(2) Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (human capital development plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui BKD.

(3) Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar di luar dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (human capital development plan), maka Perangkat Daerah dapat mengusulkan Kembali perubahan rencana pengembangan kompetensi pegawai dimaksud.

(1) Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh PNS yang mengusulkan Tugas Belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang mendesak, strategis dan spesifik.

(2) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penetapan penunjukan perguruan tinggi lokasi Tugas Belajar.

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. berstatus PNS aktif; b. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; c. program studi yang akan ditempuh sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); d. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. program studi di luar negeri yang akan diikuti merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; f. memperoleh izin kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; g. mengajukan permohonan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. h. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang: i. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat baik; j. tidak sedang: 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau disiplin berat; atau 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; k. tidak pernah: 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun; atau; 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; l. lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim seleksi penetapan Tugas Belajar terhadap kelengkapan dan keabsahan yang dipersyaratkan; m. lulus seleksi administrasi pemetaan potensi pegawai dengan memperoleh nilai minimal 62 (enam puluh dua) bagi pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD; dan n. lulus seleksi akademik yang dilaksanakan perguruan tinggi.

(1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. perguruan tinggi negeri; b. perguruan tinggi kedinasan; dan c. perguruan tinggi swasta.

(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan.

(1) Seleksi calon PNS yang menerima Tugas Belajar meliputi: a. seleksi internal; dan b. seleksi eksternal.

(2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi penetapan Tugas Belajar.

(3) Tim seleksi penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim seleksi penetapan Tugas Belajar PNS yang dibiayai APBD.

(1) Permohonan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dapat diproses setelah memenuhi persyaratan kelengkapan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(2) Dalam hal permohonan yang diajukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, kepala BKD menerbitkan rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar.

(3) PNS yang telah memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan diri pada perguruan tinggi untuk mengikuti seleksi eksternal atau ujian masuk/ujian penyaringan.

(1) Pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

(2) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan b. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

(3) Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

(1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

(1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur cq. kepala BKD;

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria: a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan; b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

(4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. bencana alam dan bencana non alam; b. keadaan perang; dan/atau c. huru hara, kerusuhan.

(6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

(8) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

(1) Tugas Belajar PNS berakhir setelah yang bersangkutan dinyata kan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tugas Belajar PNS.

(2) Tugas Belajar PNS dapat dihentikan, apabila: a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar; b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar; d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belaja dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal: a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

(4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

(1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kedalam kas Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(2) PNS yang melanggar ketentuan Tugas Belajar dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(1) PPK melalui BKD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. Melakukan pembinaan dan pengendalian program peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur daerah; dan b. mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan PNS Tugas Belajar.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berjenjang dengan tahapan sebagai berikut: a. atasan langsung PNS Tugas Belajar menyampaikan pelaksanaan hasil Tugas Belajar kepada masingmasing kepala Perangkat Daerah; b. kepala Perangkat Daerah sebagaima dimaksud pada ayat (3) huruf a, menyampaikan laporan pelaksanaan hasil Tugas Belajar PNS dimaksud kepada kepala BKD;

(3) c. laporan pelaksanaan hasil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar.

(4) Monitoring dan evaluasi dilakukan juga terhadap program pendidikan yang baru, sebagai bahan kajian akan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap program pendidikan dimaksud.

(5) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:

(6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau dapat sesuai dengan kebutuhan Daerah.