PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029

(1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) terdiri dari: a. Penanggungjawab: Gubernur; b. Ketua: Sekretaris Daerah; c. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. sekretaris: kepala unit kerja secretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah; dan: 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; e. anggota 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 3. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang; 4. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 6. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah; 7. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; 8. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah; 9. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; 10. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 11. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; 12. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi dan statistik.

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan rencanaaksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh biro pemerintahan dan otonomi Daerah; b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat; c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian; d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya; f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah; g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah dan daerah kabupaten/kota; h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota; i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota; j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat; k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi; l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; m. melakukan rapat secara berkala; dan n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi e-SPM secara triwulan.

(3) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(4) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

(5) Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat tim.

(6) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan pada unit kerja sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.