Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2020

(1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas; f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Perumahan Rakyat; c. Bidang Kawasan Permukiman; d. Bidang Pertanahan; e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan f. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok.

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi; f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi Publik; dan b. Sub Bagian Ketatausahaan.

(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bagian Perencanaan, data dan Informasi Publik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di Bagian Perencanaan, data dan Informasi Publik; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan Perencanaan, data dan Informasi Publik di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran Dinas; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran pada Dinas; c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran Dinas; d. melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama Dinas; e. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi Dinas; f. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik; g. mengelola dan melayani informasi publik terkait urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah; h. mengelola dan menyebarluaskan informasi terkait urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; i. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; j. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bagian Ketatausahaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bagian Ketatausahaan; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Bagian Ketatausahaan di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai; b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas; d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai; e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan; f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas; h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas; i. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat; b. melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pembiayaan dan pengendalian perumahan; c. memfasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah; d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dasar Perumahan; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas serta dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perumahan Rakyat membawahi: a. Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan; b. Seksi Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

(1) Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pokok pendataan, perencanaan penyediaan dan pengembangan perumahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan; b. melaksanakan pendataan perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat korban bencana dan/atau rumah korban relokasi program pemerintah; c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka perencanaan penyediaan rumah dan perumahan (rumah khusus, rumah umum dan rumah swadaya); d. melaksanakan pendataan, perencanaan penyediaan dan pengembangan perumahan bagi masyarakat korban bencana alam dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan serta fasilitasi pemberdayaan bantuan perumahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; b. melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah; c. menyelenggarakan penyediaan perumahan bagi masyarakat korban bencana dan/atau korban relokasi program pemerintah; d. menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat korban bencana dan/atau korban relokasi program pemerintah; e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan perumahan; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pokok melakukan pemantauan, Evaluasi Penyediaan dan pembiayaan Perumahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pengembangan perumahan; b. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pengembangan perumahan; c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan, perencanaan, penyediaan dan pengembangan perumahan; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan; e. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum, Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kawasan permukiman; b. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kawasan permukiman; c. menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman; e. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman; f. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kawasan permukiman; g. menyelenggarakan pendataan dan perencanaan Kawasan Permukiman; h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Kawasan Permukiman; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Kawasan Permukiman membawahi: a. Seksi Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum; b. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan c. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

(1) Seksi Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, drainase, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengembangan sistem persampahan, proteksi kebakaran dan rumah ibadah; b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana utilitas umum kawasan permukiman; c. melaksanakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman dalam rangka peningkatan pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman; d. melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman; dan e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha; b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; c. melaksanakan pembangunan infrastruktur penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. melaksanakan perbaikan dan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni; e. melaksanakan pembinaan kelompok swadaya masyarakat permukiman kumuh; f. melaksanakan sosialisasi dan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh; g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi di bidang kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi; c. melaksanakan pendataan dan perencanaan prasarana, sarana utilitas umum kawasan permukiman; d. melaksanakan pendataan dan perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; e. melaksanakan deliasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasana kumuh sesuai dengan surat keputusan kawasan kumuh dalam kewenangan provinsi; f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Permukiman; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan Tanah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat a. menyiapkan perumusan kebijakan bidang pengadaan tanah, penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah serta perencanaan dan penetapan penggunaan tanah; b. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas daerah dalam satu provinsi; c. menyiapkan penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; d. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; e. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi; f. menyiapkan penyelenggaraan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; g. menyiapkan penyelenggaraan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; h. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; i. menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; j. menyiapkan penyusunan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi bidang pengadaan tanah, penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah serta perencanaan dan penetepan penggunaan tanah; l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan Pertanahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengadaan Tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengadaan Tanah; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengadaan Tanah; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan Tanah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengadaan Tanah; b. menyiapkan bahan penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; c. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi; d. melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi serta bahan komunikasi bidang Pengadaan Tanah; e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan tanah; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; b. menyiapkan penyelenggaraan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. menyiapkan bahan penyelenggaraan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; d. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; e. melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi serta bahan komunikasi bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah; b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; c. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; e. menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; f. melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi serta bahan komunikasi bidang Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah; g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.