Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2020

(1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan layanan terkait masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: a. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan perempuan dan anak; b. pelaksanaan layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak; c. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus kekerasan perempuan dan anak; d. pelaksanaan layanan penampungan sementara korban kekerasan perempuan dan anak; e. pelaksanaan layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; f. pelaksanaan layanan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak; g. pelaksanaan layanan pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak; h. pelaksanaan layanan pemeriksaan psikologi bagi korban kekerasan perempuan dan anak; i. pelaksanaan layanan rujukan pada lingkup antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak; j. pelaksanaan layanan pendampingan anak berhadapan hukum; k. pelaksanaan urusan program, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan; l. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan anak m. pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi: a. melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan; d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran; e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; f. melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pengaduan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus dan pengelolaan layanan sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak.

(2) Uraian tugas Seksi Pengaduan, meliputi: a. melaksanakan tugas penerimaan pengaduan kasus perempuan dan anak; b. melaksanakan tugas penjangkauan kasus perempuan dan anak; c. melaksanakan pengelolaan kasus perempuan dan anak; d. melaksanakan pengumpulan data pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; e. melaksanakan tugas identifikasi dan klarifikasi kasus perempuan dan anak; f. melaksanakan pengelolaan terhadap sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan mediasi, melakukan pendampingan psikologi, pendampingan hukum, proses diversi, restitusi, konseling, psikososial, reintegrasi sosial, pendampingan proses peradilan, pendampingan kesehatan, bantuan hukum lainnya, melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan serta pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak.

(2) Uraian tugas Seksi Tindak Lanjut, meliputi: a. melaksanakan pelayanan pendampingan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak serta Anak Berhadapan Hukum (ABH); b. melaksanakan pengelolaan terhadap rumah perlindungan perempuan dan anak; c. melaksanakan mediasi kasus dan pendampingan psikologi; d. melaksanakan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak serta proses peradilan; e. melaksanakan konseling dan terapi, psikologi, serta pemulihan korban dan reintegrasi sosial; f. melaksanakan layanan psikososial dan mental spiritual bagi korban kekerasan perempuan dan anak; g. melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindaklanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; i. melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.