Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020

Berlaku

Pertanyaan umum

Kapan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 disahkan?

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 disahkan pada tahun 2020.

Apa status hukum Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 saat ini?

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

PERGUB Nomor 87 Tahun 2020 | Pasal.id

BAB III

UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

Pasal 3

(1) UPTD Workshop dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD Workshop dan Peralatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri atas: a. Kepala UPTD Workshop dan Peralatan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan; d. Seksi Workshop dan Perbekalan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Workshop dan Peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut: a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1) UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian aset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; b. pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan; c. pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam; d. pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk Pendaptan Asli Daerah; e. pelaksanaan teknis standar administrasi dan operasional peralatan; dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Workshop dan Peralatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Workshop dan Peralatan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan mempunyai tugas mengelola dan menyediakan peralatan yang siap pakai untuk menunjang pekerjaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, pemanfaatan/sewa peralatan untuk peningkatan Pendaptan Asli Daerah.

(2) Uraian tugas Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan meliputi: a. menyiapkan/melaksanakan kebutuhan peralatan untuk penunjang pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi sumatera barat; b. menyiapkan/melaksanakan piket siaga lebaran, tahun baru dan ivent penting lainnya untuk kelancaran pada ruas jalan dan jembatan provinsi; c. menyiapkan/melaksanakan monitoring dan cheking peralatan secara rutin pada pekerjaan swakelola dan pemanfaatan/sewa peralatan untuk peningkatan Pendaptan Asli Daerah; d. menyiapkan/Mmlaksanakan rencana kebutuhan peralatan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Workshop dan Perbekalan mempunyai tugas menyediakan perbekalan berupa kebutuhan bahan jalan untuk penanganan darurat dan pelaksanaan penanganan gangguan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.

(2) Uraian tugas Seksi Workshop dan Perbekalan meliputi: a. menyiapkan kebutuhan perbekalan bahan jalan/jembatan untuk penanganan darurat pada ruas jalan dan jembatan provinsi; b. menyiapkan/melaksanakan pembinaan tenaga perbengkelan; c. menyiapkan/melaksanakan pekerjaan perbengkelan berupa perawatan dan pemeliharaan peralatan; d. menyiapkan/melaksanakan perencanaan kebutuhan perawatan, pemeliharaan peralatan dan kebutuhan perbengkelan; e. menyiapkan/melaksanakan pendistribusian bahan jalan dan jembatan dan pelaksanaan pekerjaan untuk penanganan darurat jalan dan jembatan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

Pasal 11

(1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.

(2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas: a. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengujian Mutu Bahan; d. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pasal 14

(1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi; b. pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi; c. pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi; d. pelaksanaan pemungutan retribusi untuk Pendaptan Asli Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat; e. pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi; f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Pengujian Mutu Bahan mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan pengujian mutu bahan-bahan konstruksi untuk menunjang kegiatan Dinas dan masyarakat serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

(2) Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu Bahan meliputi: a. menyiapkan/menyusun program kerja pengujian mutu bahan; b. melaksanakan pengujian mutu bahan konstruksi dan mengeluarkan hasil pengujian; c. melakukan analisa/evaluasi hasil pengujian mutu bahan konstruksi dan membuat laporan; d. memberikan saran teknis atas hasil pengujian mutu bahan; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan alat-alat labor dan bahan labor; f. menyiapkan/melaksanakan jasa pengujian mutu bahan konstruksi pada pihak ketiga untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

(1) Seksi Pengujian Mutu Konstruksi melaksanakan tugas mengelola dan melaksanakan pengujian mutu hasil konstruksi kegiatan Dinas dan masyarakat serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

(2) Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu Konstruksi meliputi: a. menyiapkan/menyusun program kerja pengujian mutu konstruksi; b. melaksanakan pengujian mutu hasil konstruksi dan mengeluarkan hasil pengujian; c. melakukan analisa/evaluasi hasil pengujian mutu hasil konstruksi dan membuat laporan; d. memberikan saran teknis atas hasil pengujian mutu hasil konstruksi; e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan alat-alat labor dan bahan labor; f. menyiapkan/melaksanakan jasa pengujian mutu hasil konstruksi pada pihak ketiga untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG

Pasal 19

(1) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Dan Gedung.

(2) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri atas: a. Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; d. Seksi Layanan Data dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pasal 22

(1) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Dan Gedung.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung; b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung; c. pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung; d. pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

Pasal 25

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan kegiatan penunjang pekerjaan Dinas pada pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

(2) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian meliputi: a. menyiapkan/menyusun program kerja bidang pengawasan dan pengendalian; b. melaksanakan pengawasan bangunan/gedung sesuai kaidah dan standar bangunan; c. melaksanakan pengendalian bangunan/gedung agar sesuai perizinan dan rencana pembangunan; d. melaksanakan pelayanan advokasi dan penyelesaian permasalahan bangunan/gedung; e. melaksanakan asesmen bangunan/gedung untuk penilaian layak fungsi; f. melaksanakan penilaian dan analisa bangunan/gedung untuk dihapuskan; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

(1) Seksi Layanan Data dan Informasi mempunyai tugas menyediakan data dan informasi serta memberikan layanan konsultasi tentang bangunan dan gedung bagi masyarakat atau pihak lainnya.

(2) Uraian tugas Seksi Layanan Data dan Informasi meliputi: a. menyiapkan/menyusun program kerja layanan data dan informasi; b. melaksanakan layanan konsultasi data/informasi tentang bangunan/gedung baik teknis maupun teknologi konstruksi; c. melaksanakan pameran/sosialisasi teknologi terapan yang berkembang secara dinamis; d. mrlakukan penyebarluasan informasi teknologi bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dan gedung; e. melaksanakan pemeliharaan data/informasi serta alat-alat studio informasi bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dan gedung; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI

UPTD JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 27

(1) UPTD Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

(2) UPTD Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan terdiri atas: a. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Jalan dan Jembatan I; d. Seksi Jalan dan Jembatan II; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Jalan dan Jembatan.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Jalan dan Jembatan.

(5) Bagan struktur organisasi UPTD Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pasal 30

(1) UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan; b. penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan; c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan; d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala konstruksi jalan dan jembatan; e. pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan; dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

Kepala UPTD Jalan dan Jembatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, tugas umum lainnya lingkup UPTD Jalan dan Jembatan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi: a. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan; d. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi barang inventaris/aset; e. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

(1) Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan, serta pengamanan bagian-bagian jalan dan jembatan dengan ruas penanganan jalan dan jembatan.

Pasal 34

Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan, meliputi: a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pasaman (Seksi Jalan dan Jembatan I) dan Kabupaten Pasaman Barat (Seksi Jalan dan Jembatan II); b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-II sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020

Pertanyaan umum

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya