Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2020

(1) Satuan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan Daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Satuan, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan f. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkungan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi; f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat,membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan Kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset; f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan; g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan; i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Program.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program; c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi; g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Program; h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja; j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pamong Praja; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi penegakan Peraturan. Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga; c. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. menyusun program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. Mengiventarissir permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah; f. menyusun petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan peraturan daerah; g. mengoordinasikan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; h. mengoordinasikan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; i. mengoordinasikan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; j. melaksanakan koordinasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; k. melaksanakan fasilitasi pendidikan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota; l. melaksanakan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota; n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; c. melaksanakan inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; f. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; g. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; h. melaksanakan koordinasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; i. menyiapkan program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah; j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah; k. menyiapkan bahan petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah; l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota; m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan. n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); c. menginvetaris dan mewadahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dalam sekretariat bersama; d. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat; f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian administrasi legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota; g. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1) Seksi Hubungan Antar lembaga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang hubungan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar lembaga; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Antar Lembaga.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga; b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Hubungan Antar Lembaga; c. melaksanakan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Hubungan Antar Lembaga; dan. e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan. oleh Pimpinan.

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional dan Pengendalian; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Intelijen.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan Pengendalian serta Intelijen; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan. Pengendalian serta Intelijen; c. melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota; e. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; f. mengkoordinir pelaksanaan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini; g. melaksanakan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran; h. melaksanakan dan merumuskan kegiatan intelijen; i. merumuskan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan; j. pengambilan kebijakan operasinal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; k. mengkoordinir penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa; l. mengkoordinir operasional pengawalan pejabat dan orang-orang penting; m. mengkoordinir pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting; n. mengkoordinir penyelenggaraan operasional patroli; o. mengkoordinir pelaksanaan operasi gabungan penegakan peraturan daerah; p. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota; q. mengkoordinir penerapan dan pengawasan pedoman manual dan norma di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b. menyiapakan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. menyiapkan bahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. menyiapkan bahan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota; e. menyiapkan bahan penindakan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; f. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pedoman di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas patroli lapangan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota; h. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM); i. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; j. melaksanakan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukanpenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Operasional dan Pengendalian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Operasional dan Pengendalian; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Operasional dan Pengendalian; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional dan Pengendalian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasional dan Pengendalian; b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan di bidang Operasional dan Pengendalian; c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis aparatur polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat d. melaksanakan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran; e. merumuskan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; f. melaksanakan operasi gabungan penegakan peraturan daerah; g. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan latihan beladiri bagi anggota satuan polisi pamong praja; h. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Operasional dan Pengendalian; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(1) Seksi Intelijen mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Intelijen.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Intelijen mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Intelijen; b. Pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis di bidang Intelijen; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Intelijen.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Intelijen; b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan di bidang Intelij en; c. menyiapkan bahan penyelenggaraan intelijen; d. menyiapkan bahan informasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Intelijen; f. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan pejabat VIP; g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa dan keramaian dengan aparat terkait; h. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Intelijen; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Masyarakat; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; c. melaksanakan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan peran serta dalam penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. menginventarisir potensi Satuan Perlindungan Masyarakat permanen dan insidentil; e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat; f. menyusun petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat; g. menyusun program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dalam bentuk sistem perlindungan masyarakat; h. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penangan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya; i. melaksanakan pemetaan rawan kebakaran; j. melaksanakan fasilitasi pendidikan teknis Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota; k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peta kemampuan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten /Kota; l. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman dan norma di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dalam pengerahan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; c. menyiapkan bahan inventarisasi potensi satuan perlindungan masyarakat permanen dan insidentil pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada; d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat; e. menyiapkan bahan penyusunan program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan berbasis kearifan lokal; f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya; g. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis perlindungan masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/ Kota; i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

(1) Seksi Bina Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggaraan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan. Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Masyarakat; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Bina Masyarakat; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Bina Masyarakat; b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bina Masyarakat; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan. Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan Kabupaten/Kota dalam pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Masyarakat; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran; b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemetaan rawan kebakaran; c. menyiapkan bahan pemetaan rawan kebakaran; d. menyiapkan bahan inventarisasi jumlah dan kapasitas personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran se Sumatera Barat; e. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis pemadam kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota; f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis pemadam kebakaran Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.