Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2020

(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura); d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas; f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Pertanian (sektor h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Tanaman Pangan c. Bidang Tanaman Hortikultura; d. Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar; e. Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi; f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat, membawahi: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi.

(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas; d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; e. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; f. menyiapkan bahan pengelolaan umum dan rumah tangga; g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan; h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; i. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan; j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas; c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas; e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset; f. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; h. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi; i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Aset; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan dan Evaluasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan evaluasi di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi; b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas; c. menyiapkan bahan pengendalian perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas; d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan Evaluasi; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas; f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan dinas; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Tanaman Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Padi dan Palawija; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan; b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Tanaman Pangan; c. melaksanakan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Pangan; d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Pangan; e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Pangan; f. menyediakan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Tanaman Pangan; g. melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di bidang Tanaman Pangan; h. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Tanaman Pangan; i. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Tanaman Pangan; j. memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan; k. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan; l. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan tanaman pangan; m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Pangan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(4) Bidang Tanaman Pangan membawahi: a. Seksi Tanaman Padi dan Palawija; b. Seksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan c. Seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

(1) Seksi Tanaman Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tanaman Padi dan Palawija.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Padi dan Palawija mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Padi dan Palawija; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Padi dan Palawija; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Padi dan Palawija.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Padi dan Palawija; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Tanaman Padi dan Palawija; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Tanaman Padi dan Palawija; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Padi dan Palawija; e. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Padi dan Palawija; f. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Padi dan Palawija; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Padi dan Palawija; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(1) Seksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; e. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; f. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(1) Seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penanganan b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; dan c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan penanganan pasca panen tanaman pangan; d. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi penanganan pasca panen tanaman pangan; e. menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan; f. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; h. menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; i. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(1) Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Tanaman Hortikultura.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Hortikultura; b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Tanaman Hortikultura; c. melaksanakan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Hortikultura; d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Hortikultura; e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Hortikultura; f. menyediakan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Tanaman Hortikultura; g. melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Tanaman Hortikultura. h. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Tanaman Hortikultura; i. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang Tanaman Hortikultura; j. memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Hortikultura; k. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Hortikultura; l. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan bidang Tanaman Hortikultura; m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tanaman Hortikultura; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(4) Bidang Tanaman Hortikultura membawahi: a. Seksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; b. Seksi Tanaman Buah dan Florikultura; dan c. Seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Hortikultura.

(1) Seksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan tanaman sayuran dan biofarmaka; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; e. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; f. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(1) Seksi Tanaman Buah dan Florikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tanaman Buah dan Florikultura.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Buah dan Florikultura mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Buah dan Florikultura

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan tanaman buah dan florikultura; d. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; e. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; f. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Buah dan Florikultura; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(1) Seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penanganan b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan penanganan pasca panen tanaman hortikultura; d. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi penanganan pasca panen tanaman hortikultura; e. menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Tanaman Hortikultura; f. melaksanakan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman hortikultura; g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Tanaman Hortikultura; h. menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk di bidang Tanaman Hortikultura; i. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

(1) Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi produksi, pelayanan perizinan, penanganan konflik, pembinaan kebun mitra dan pengembangan perkebunan di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Tahunan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Penyegar; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perizinan dan Penanganan Pasca Panen.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar; b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar; c. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar; d. memberikan rekomendasi izin usaha perkebunan tanaman tahunan dan penyegar lintas kabupaten/kota; e. penyusunan dan pelaksanaan perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi serta pengembangan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha perkebunan tanaman tahunan dan penyegar; g. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar; h. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan tanaman tahunan dan penyegar; i. melaksanakan peningkatan produksi, pembinaan dan fasilitasi budidaya, pengelolaan hasil, kelembagaan pekebunan tanaman tahunan dan penyegar dan mendukung pelestarian lingkungan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar, membawahi: a. Seksi Tanaman Tahunan; b. Seksi Tanaman Penyegar; dan c. Seksi Perizinan dan Penanganan Pasca Panen;

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

(1) Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tanaman Tahunan (kelapa sawit, kelapa dalam, karet, gambir, pinang, kapuk dan lain-lain).

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Tahunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Tahunan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Tahunan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Tahunan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan tanaman tahunan; b. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menetapkan rencana kegiatan penyiapan, perluasan, intensifikasi, rehabilitasi areal dan kebutuhan petani untuk pengembangan tanaman tahunan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman tahunan; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Tahunan; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Tanaman Penyegar mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi tanaman penyegar (kopi, teh, kakao dan lain-lain).

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Penyegar mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Penyegar; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Penyegar; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Penyegar.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan tanaman penyegar; b. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menetapkan rencana kegiatan penyiapan, perluasan, intensifikasi, rehabilitasi areal dan kebutuhan petani untuk pengembangan tanaman penyegar; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman penyegar; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Penyegar; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Perizinan dan Penanganan Pasca Panen mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi perizinan, penanganan konflik dan pembinaan kebun kemitraan serta penanganan pasca panen tanaman Tahunan dan Penyegar.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan dan Pengembangan Kebun Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perizinan dan Penanganan Pasca Panen; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perizinan dan Penanganan Pasca Panen; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perizinan dan Penanganan Pasca Panen.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. mengoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha di bidang perkebunan; b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota; c. membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan; d. mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri; e. menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan; f. mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat; g. malaksanankan dan membina penanganan pasca panen tanaman tahunan dan penyegar; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan penanganan pasca panen Tanaman Tahunan dan Penyegar; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi produksi dan pengembangan di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Semusim; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Rempah; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; c. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; d. penyusunan dan pelaksanaan perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi serta pengembangan tanaman semusim dan rempah; e. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha perkebunan tanaman semusim dan rempah; f. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; g. melaksanakan peningkatan produksi, pembinaan dan fasilitasi budidaya, pengelolaan hasil, kelembagaan pekebunan tanaman semusim dan rempah dan mendukung pelestarian lingkungan; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah, membawahi: a. Seksi Tanaman Semusim; b. Seksi Tanaman Rempah; dan c. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah.

(1) Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi Tanaman Semusim (tembakau, tebu, nilam, sereh wangi, obat-obatan dan lain-lain ).

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Semusim mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Semusim; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Semusim; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Semusim

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan tanaman semusim; b. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menetapkan rencana kegiatan penyiapan, perluasan, intensifikasi, rehabilitasi areal dan kebutuhan petani untuk pengembangan tanaman semusim; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman semusim; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Semusim; e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Tanaman Rempah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi Tanaman Rempah (cengkeh, pala, casiaverra, lada, gardamon, lada dan lain-lain ).

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Rempah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tanaman Rempah; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Tanaman Rempah; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Rempah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan tanaman rempah. b. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menetapkan rencana kegiatan penyiapan, perluasan, intensifikasi, rehabilitasi areal dan kebutuhan petani untuk pengembangan tanaman rempah; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman rempah; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Rempah; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil pada tanaman perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil produksi tanaman perkebunan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil produksi tanaman perkebunan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil produksi tanaman perkebunan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan standar teknis penanganan pasca panen tanaman perkebunan; b. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha pengolahan pasca panen tanaman perkebunan; c. melakukan pengawasan terhadap sistem mutu produk olahan hasil tanaman semusim dan rempah; d. mempromosikan pemasaran produk tanaman perkebunan; e. memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil produksi tanaman perkebunan; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.