Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2020

(1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengedalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas; b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah Daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pemerintahan desa/nagari, kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, kelembagaan adat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan pedesaan; f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; g. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan; j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Pemerintahan Desa/Nagari; c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat; d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan; e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrsi dan pelaksanaan di bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi lingkungan Dinas; d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi; f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat membawahi: a. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Perencanaan.

(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi; a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan; b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi; e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas; d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset; f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan; g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan; i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perencanaan di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang Peningkatan keberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program Kerja Tahunan; d. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang Pemerintahan Desa/Nagari, Kelembagaan Masyarakat dan Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Kerja sama dan Pengembangan Kawasan Pedesaan; e. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pendikan dan pelatihan; melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan; g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang Pemerintahan Desa/Nagari.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Keuangan dan Aset Desa/Nagari; dan c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari, keuangan dan aset Desa/Nagari, serta Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pemerintahan Desa/Nagari; c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa/Nagari; d. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi Pemerintahan Desa/Nagari; e. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; f. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi keuangan dan aset Desa/Nagari; g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa/Nagari; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Pemerintahan Desa/Nagari, membawahi: a. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari; b. Seksi Keuangan dan Aset Desa/Nagari; dan c. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Nagari.

(1) Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari; dan c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari; c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis profil nagari/desa dan kelurahan; d. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Pendataan profil desa/nagari dan kelurahan; e. melaksanakan penilaian kompetensi kepala desa/wali nagari; f. melaksanakan penilaian nagari/desa dan kelurahan berprestasi; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Desa/Nagari; h. melaksanakan penyusunan bahan pedoman, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa/nagari; i. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa/ nagari; j. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan kewenangan Desa/Nagari; k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari; l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Keuangan dan Aset Desa/Nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi bidang Keuangan dan Aset Desa/Nagari.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keuangan dan Aset Desa/Nagari mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Desa/Nagari; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Keuangan dan Aset Desa/Nagari; dan c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi di bidang Keuangan dan Aset Desa/Nagari.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang Keuangan dan Aset Desa/Nagari; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan Aset Desa/Nagari; c. melaksanakan pemantapan jaringan kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan Keuangan dan Aset Desa/Nagari; d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dana Desa; e. memfasilitasi transfer dana Desa dari Kementerian Keuangan dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam transfer dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Kas Desa/Nagari; f. melakukan monitioring dan evaluasi dana desa. g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman fasilitasi kapasitas Keuangan dan Aset Desa/Nagari; h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelola keuangan dan aset Desa/Nagari; i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang Keuangan dan Aset Desa/Nagari; j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi serta manyelenggarakan bimbingan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; dan c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi serta menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; c. melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari dan BPD/Bamus Nagari; d. melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; e. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan desa/nagari; f. melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan pedoman peran BPD/Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari; g. melaksanakan pemantauan dan fasilitasi penerbitan dokumen RPJM dan RKP Desa/Nagari bagi kepala desa/wali nagari yang baru dilantik; h. Melaksanakan fasilitasi penerapan modul bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa/Nagari dan Bamus/BPD; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Adat;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyelenggarakan pengkajian program kerja di bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat; b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat; c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan adat; e. menyelenggrakan koordinasi dengan unit kerja terkait; f. menyelenggarakan pembinaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat membawahi: a. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; dan c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Adat.

(1) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu dan Dasawisama pada Desa/Nagari, dan Kelurahan; c. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan sosialisasi Pemberdayaan PSD dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu dan Dasawisma; d. melaksanakan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas Pemberdayaan PSD dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, dan Dasawisma; e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberdayaan PSD dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Posyandu serta Dasawisma; f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam pemberdayaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu dan Dasawisma; g. melaksanakan kebijakan pengembangan kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan PSD dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu serta Dasawisma; h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Program Pemberdayaan PSD dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Posyandu serta Dasawisma; i. melaksanakan pengelola data Pemberdayaan PSD dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu serta Dasawisma; j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Kelembagaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat serta Partisipasi Masyarakat Nagari/Desa Kelurahan; c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pendataan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Kelembagaan adat. Pemberdayaan Masyarakat serta pengembangan partisipasi (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Masyarakat Nagari/Desa Kelurahan; ayat (1) dan ayat (2), meliputi: d. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, peningkatan a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat; Kader Pemberdayaan Masyarakat serta peningkatan b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis partisipasi masyarakat Nagari/Desa Kelurahan; Lembaga Adat dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat; e. melaksanakan pengelolaan pendataan dan pengembangan c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat; pemberdayaan Kelembagaan Adat; f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Kelembagaan, d. melaksanakan pengelolaan data Kelembagaan Adat; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader e. melaksanakan pengelolaan data Masyarakat Hukum Adat; Pemberdayaan Masyarakat serta pengembangan partisipasi f. melaksanakan pemberdayaan masyakat hukum adat yang masyarakat Nagari/Desa Kelurahan; masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di g. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan yang berorientasi lintas daerah kabupaten/kota; pada partisipasi masyarakat; g. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas h. melaksanakan monitoring dan evaluasi Lembaga Kelembagaan Adat; Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan h. menyelenggarakan fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat serta Partisipasi Masyarakat: Adat; i. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam i. menetapkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat; dan Kader Pemberdayaan Masyarakat serta pendataan dan j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi pengembangan partisipasi masyarakat; Pemberdayaan Kelembagaan Adat; j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan pimpinan. l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Keenam Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan

(1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat skala Provinsi; d. melaksanakan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan; h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan; i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang Penyelenggaraan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Nagari; j. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa/Nagari; k. melaksanakan pengelolaan data di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; l. melaksanakan rekrutmen Pemanfaatan Sarjana ke Nagari melalui Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari; m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Sarjana ke Nagari melalui Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari; n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan; d. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Nagari dari daerah kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu daerah provinsi; e. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga; f. melaksanakan fasilitasi kerjasama dalam rangka peningkatan status desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM); g. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervise pembentukan kawasan pedesaan; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama dan Pengembangan kawasan pedesaan; i. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan kawasan pedesaan; k. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan yang berorientasi pada kawasan pedesaan; l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

(1) Seksi Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi di bidang Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa; b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa; dan c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan lumbung pangan masyarakat dan pasar desa; d. melaksanakan pengelolaan data lumbung pangan masyarakat dan pasar desa; e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha lumbung pangan masyarakat dan pasar desa; f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi lumbung pangan masyarakat dan pasar desa; g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas Dinas di bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Tepat Guna; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana Prasarana Desa/Nagari;

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; b. menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan bahan koordinasi dan fasilitasi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, serta Sarana dan Prasarana; c. menyelenggarakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, serta Sarana dan Prasarana; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; e. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, serta Sarana dan Prasarana; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi: a. Seksi Teknologi Tepat Guna; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; dan c. Seksi Sarana Prasarana Desa/Nagari.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

(1) Seksi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi Teknologi Tepat Guna.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Teknologi Tepat Guna; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Teknologi Tepat Guna; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Tepat Guna.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja bidang Teknologi Tepat Guna; b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Teknologi Tepat Guna; c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Teknologi Tepat Guna; d. melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi tepat guna; e. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; f. melaksanakan fasilitasi pemasyarakatan dan inovasi teknologi tepat guna; g. melaksanakan fasilitasi kuliah kerja nyata dalam rangka pendayagunaan teknologi tepat guna; h. melaksanakan fasilitasi pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dengan perguruan tinggi dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan teknologi tepat guna; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; dan c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; d. melaksanakan pengelolaan data sumber daya alam dan lingkungan pedesaan; e. melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan pedesaan; f. melaksanakan fasilitasi pemasyarakatan dan pemeliharaan/pelestarian sumber daya alam dan lingkungan pedesaan; g. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan pedesaan; h. melaksanakan fasilitasi pengembangan energi baru terbarukan; i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan pedesaan; j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

(1) Seksi Sarana Prasarana Desa/Nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana Desa/Nagari.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Desa/Nagari mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Sarana Prasarana Desa/Nagari; b. pelaksanaan dan pembinaan kebjakan teknis di bidang Sarana Prasarana Desa/Nagari; dan c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana Prasarana Desa/Nagari.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang Sarana Prasarana Desa/Nagari;; b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana prasarana Desa/Nagari; c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sarana prasarana pedesaan; d. melaksanakan pengelolaan data pengembangan sarana prasarana Desa/Nagari; e. melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana prasarana Desa/Nagari; f. melaksanakan fasilitasi kelembagaan pengelolaan sarana dan prasarana Desa/Nagari; g. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana Desa/Nagari; h. melaksanakan fasilitasi pembangunan saranan prasarana Desa/nagari melalui dukungan Tentara Manunggal Masuk Desa/Nagari (TMMD/N) i. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang sarana dan prasarana Desa/Nagari; j. melaksanakan penyusuna bahan koordinasi pengembangan sarana prasarana Desa/Nagari; k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasaran Desa/Nagari; l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.