Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. 5. OPD yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 6. Unit Kerja Mandiri adalah unit kerja yang mengelola anggaran sendiri dan/atau unit kerja yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing yang terdiri dari Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 7. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 9. Bappeda adalah Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 10. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 11. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 12. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran.pengumpulan data, penglasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 15. Rencana Strategis OPD selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. 16. Rencana Kinerja Tahunan OPD selanjutnya disebut RKT OPD adalah dokumen perencanaan kinerja OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja. 17. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 18. Pengukuran Kinerja adalah proses pengukuran (assessment) dan penilaian yang sistematik untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan instansi pemerintah. 19. Pengelolaan Data Kinerja merupakan kegiatan pencatatan, pengolahan dan melaporkan data kinerja. 20. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 21. Evaluasi adalah memberi nilai mengenai pencapaian indikator kinerja sebagai hasil dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan. 22. Analisis adalah proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. 23. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. 24. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. 25. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. 26. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. 27. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. 28. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 29. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. 30. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah; 31. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. 32. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang 33. telah ditetapkan. 34. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 35. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. 36. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. 37. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 38. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 39. Manfaat (Benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. 40. Dampak (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. 41. E-sakip adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dan OPD/unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan SAKIP pada Pemerintah Daerah, OPD dan Unit Kerja Mandiri meliputi: a. rencana strategis; b. perjanjian kinerja; c. pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e. pelaporan kinerja; dan f. reviu dan evaluasi.

Penetapan target pada dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan (n) ditetapkan sebesar target kinerja pada dokumen perencanaan atau lebih rendah/lebih tinggi dari target dokumen perencanaan jika terjadi kondisi tertentu antara lain perubahan prioritas pembangunan dan/atau kemampuan keuangan daerah serta realisasi tahun sebelumnya.

Syarat indikator kinerja meliputi: a. Relevan artinya indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur. b. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan atau pencapaian. c. Efektif dan layak yaitu data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Fungsi indikator kinerja antara lain: a. memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/ program dan kebijakan organisasi. b. menciptakan konsensus antar berbagai pihak untuk menghindari kesalahan interpetasi dan dalam menilai kinerja. c. membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi / unit kerja.

Penetapan indikator kinerja utama OPD dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: a. Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/ sasaran yang ingin capai. b. Menyusun daftar awal indikator kinerja utama yang mungkin dapat digunakan. c. Melakukan penilaian setiap indikator kinerja utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja. d. Memilih indikator kinerja utama yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/ sasaran.

Pengukuran kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai berikut: a. melakukan input Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan realisasi rencana aksi melalui aplikasi e-sakip pada alamat http: //sakip.sumbarprov.go.id. b. batas waktu input Perjanjian Kinerja eselon II, III dan IV dan rencana aksi perangkat daerah melalui e-sakip 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kinerja ditandatangani. c. pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja pada eselon II dilakukan setiap akhir triwulan dengan mengentrikan realisasi kinerja pada dokumen realisasi rencana aksi tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah akhir triwulan. d. Kewajiban input perjanjian kinerja, rencana aksi dan realisasi rencana aksi melalui e-sakip diatur sebagai berikut:

Pengelolaan data kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pengelolaan data kinerja dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan Unit Kerja Mandiri dan difasilitasi melalui e-sakip yang dapat diakses melalui http: // sakip.sumbarprov.go.id. b. setiap triwulan OPD dan Unit Kerja Mandiri menyampaikan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan melalui pengisian dokumen realisasi rencana aksi. c. setiap capaian kinerja yang dilaporkan disertai dengan keterangan yang menjelaskan capaian kinerja yang dicapai. d. identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik capaian kinerja pemerintah dan perangkat daerah. e. Formulasi hitungan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut: Pengarah: Gubernur Sumatera Barat Penanggung jawab: Sekretaris Daerah Ketua Pelaksana: Asisten Administrasi Umum dan Kesra Wakil Ketua Pelaksana: Kepala Biro Organisasi Sekretaris: Kepala Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Anggota: 1.Kasubbag Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi 2. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 3. Kasubid/Analis Perencana di Bappeda 4. Auditor di Inspektorat 5. Kabid/Kasi yang membidangi Pelaporan Keuangan di Badan Keuangan Daerah Sekretariat: Pengadministrasi umum/ ASN yang ditunjuk pada Biro Organisasi.

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistematika Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan reviu meliputi: a. metode pengumpulan data/informasi; b. penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas; c. penyusunan kertas kerja reviu; dan d. surat pernyataan telah direviu.

Format dokumen reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Susunan Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a sebagai berikut: Pengarah: Gubernur Sumatera Barat Koordinator: Sekretaris Daerah Ketua Pelaksana: Asisten Administrasi Umum dan Kesra Wakil Ketua Pelaksana: Kepala Biro Organisasi, Inspektur, Kepala Bappeda Sekretaris: Kepala Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Anggota: 1.Kepala OPD/Unit Kerja Mandiri/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 2. Sekretaris pada Dinas/ Badan/ Inspektorat 3. Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengembangan Kinerja 4. Kabid Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah 5. Kepala Bagian atasan subbag. TU Biro di lingkungan Sekretariat Daerah. 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan.

Susunan Tim Akuntabilitas Kinerja OPD/Unit Kerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b sebagai berikut: Ketua Pelaksana: Kepala OPD/Unit Kerja Mandiri/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wakil Ketua Pelaksana: Sekretaris pada OPD/Kepala Bagian yang membidangi Sub Bagian TU pada Unit Kerja Mandiri Sekretaris: Kasubag Program dan Pelaporan pada OPD/Kasubag TU pada Unit Kerja Mandiri Anggota: 1. Kepala Bidang / Bagian pada OPD/ Unit Kerja Mandiri. 2. Pejabat/ASN yang memiliki kompetensi tentang Sistem AKIP pada masing-masing OPD dan ditunjuk oleh Kepala OPD/Unit Kerja Mandiri yang bersangkutan (maksimal 5 orang).

Tugas Tim Akuntabilitas Kinerja OPD/Unit Kerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagai berikut: a. Ketua Pelaksana, bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja secara berkala pada masing-masing OPD; b. Wakil Ketua Pelaksana, bertugas membantu ketua pelaksana agar terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja secara berkala pada masing-masing OPD/ Unit Kerja Mandiri; c. Sekretaris, bertugas mengendalikan operasional kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja; dan d. Anggota tetap bertugas membantu sekretaris dalam hal menyediakan data dukung penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja pada masing-masing OPD/Unit Kerja Mandiri.

Dokumen pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 65 TAHUN 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.