Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020

Berlaku

Pertanyaan umum

Kapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 disahkan?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 disahkan pada tahun 2020.

Apa status hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 saat ini?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

PERGUB Nomor 7 Tahun 2020 | Pasal.id

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020

Berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Jadwal Retensi Arsip selanjutnya disingkat dengan JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan nasib akhir suatu jenis arsip, dimusnahkan, dinilai kembali, atau permanen yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip.

Angka 2

Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan arsip yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Angka 3

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Angka 4

Arsip aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Angka 5

Arsip in aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Angka 6

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.

Angka 7

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pasal 2

(1) JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan pedoman dalam melakukan penyusutan arsip Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Perumusan Kebijakan, yaitu: a. Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Pemerintahan Umum; c. Otonomi Daerah; d. Bina Pembangunan Daerah; e. Pemberdayaan Masyarakat Desa; f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan g. Keuangan Daerah.

(2) JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat informasi mengenai: a. Jenis/series arsip; b. Retensi atau jangka waktu simpan minimal; dan c. Keterangan.

(2) Jenis/series arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perumusan kebijakan: a. Jenis arsip Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Jenis arsip Pemerintahan Umum; c. Jenis arsip Otonomi Daerah; d. Jenis arsip Bina Pembangunan Daerah; e. Jenis arsip Pemberdayaan Masyarakat Desa; f. Jenis arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan g. Jenis arsip Keuangan Daerah.

Pasal 4

Penentuan retensi arsip Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatak an lengkap dan tidak bertambah lagi.

Pasal 5

Penentuan retensi arsip aktif dan in aktif dilakukan dengan tiga pola, yakni: a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi; b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip permanen atau musnah ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. Keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memil i ki nilai guna lagi; dan b. Keterangan permanen ditetapkan apabila arsip dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Kapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 disahkan?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 disahkan pada tahun 2020.

Apa status hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 saat ini?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Angka 2

Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan arsip yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Angka 3

Angka 4

Arsip aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Angka 5

Arsip in aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Angka 6

Angka 7

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pasal 2

(2) JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020

Pertanyaan umum

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya