Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2020

(1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Uraian Tugas Pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. menyelenggarakan penetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas; f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan; c. Bidang Pemenuhan Hak Anak; d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak; e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

(5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian, Program dan Keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi; f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Program; dan c. Sub Bagian Keuangan.

(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas; d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset; f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan; g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan; i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Program di lingkungan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi; a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Program; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan program di lingkungan Dinas.

(3) Uraian Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program; b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas; d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Program di lingkungan dinas; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi; a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengooordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

(3) Uraian Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan; c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi; f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan dan Kualitas Keluarga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kualitas Keluarga.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; c. melaksanakan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; f. melaksanakan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan SDM pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan organiasi kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; g. melaksanakan penyiapan dan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan serta pengembangan jejaring; h. melaksanakan pembinaan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota; i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan; j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi dan pembinaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; b. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; g. melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota; h. memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; i. melaksanakan pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; j. melaksanakan layanan organisasi kemasyarakatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan; k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Perempuan; b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan; e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi; f. melaksanakan penguatan jejaring kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat; g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan; h. melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; i. melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; j. melaksanakan pemantapan jejaring kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi serta manyelenggarakan bimbingan teknis kualitas keluarga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kualitas Keluarga; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kualitas Keluarga; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kualitas Keluarga.

(3) Uraian Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga; b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga; c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga; e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga; f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga; g. melaksanakan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; h. melaksanakan pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota melalui partisipasi masyarakat; i. melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga; j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan, mengoordinasikan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak; b. menyiapkan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak; c. menyiapkan pengkajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak; d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak; e. menyiapkan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan singkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak; f. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak; g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi; i. menyiapkan Fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi; j. menyiapkan Koordinasi dan fasilitasi pelembagaan layanan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak; k. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak. l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

(1) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; c. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; d. melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; f. melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; g. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi ditingkat provinsi dan kebupaten/kota; dan h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yamg meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; g. melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; h. melaksanakan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak; dan c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak; b. melaksanakan forum koordinasi layanan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, ; c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak; d. melaksanakan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak; e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak; f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak; g. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi gender dan anak. h. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data gender dan anak; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan tugas di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan perumusan dan kajian kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak; b. menyiapkan forum koordinasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak; c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak; d. menyiapkan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak; e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak; f. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, jejaring serta anak yang memerlukan perlindungan khusus; g. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Perlindungan Perempuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyiapan perumusan dan kajian kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam perdagangan orang; b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; d. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; g. melaksanakan penyiapan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan; h. melaksanakan pendampingan dan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan di lintas sektor dan kabupaten/kota; i. melaksanakan pelatihan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO); j. melaksanakan pengembangan hasil pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang; k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi kasus korban kekerasan dan korban tindak pidana terhadap perempuan; l. peningkatan kapasitas bagi perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak; b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak; c. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak; d. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak; e. melaksanakan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan f. melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus; g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; b. melaksanakan pengelolaan data terkait di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; c. melaksanakan penguatan dan peningkatan SDM bagi forum koordinasi lembaga layanan perempuan dan anak d. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kegiatan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; g. melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan informasi bidang Penguatan Lembaga Layanan Terhadap Perempuan dan Anak; h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak; i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; j. melaksanakan layanan penguatan jejaring dan kerjasama antar lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga; c. melaksanakan pengembangan data di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga; d. melaksanakan pelayanan informasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga; f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; g. melaksanakan pemberdayaan ketahanan keluarga; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi: a. Seksi Pengendalian Penduduk; b. Seksi Keluarga Berencana; dan c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi pengendalian penduduk.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan penyiapan perumusan dan kajian kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk; a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk; b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk; c. menyiapkan bahan pengembangan data dan informasi penduduk; d. menyiapkan bahan pengembangan data migrasi, transmigrasi dan urbanisasi; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Keluarga Berencana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana; dan c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; c. melaksanakan kebijakan bidang advokasi pergerakan dan kelembagaan keluarga berencana; d. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program keluarga berencana dalam rangka kemandirian; e. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konsultasi terhadap jaminan dan perlindungan hak-hak repoduksi; f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan keluarga berencana; g. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana; h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana; i. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi; j. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan KR; k. menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemberian pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; c. melaksanakan pembinaan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; d. melaksanakan pendataan keluarga (keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera); e. menyiapkan bahan pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga; f. menyiapkan bahan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran Sustainable Development Goals; g. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan untuk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.