Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2020

(1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2).

(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pangan; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pangan; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas; f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Pangan; h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; d. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; e. Bidang Keamanan Pangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, penyusunan program dan keuangan dan aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum, kepegawaian dan asset.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi; f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Asset.

(5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan dan Evaluasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi; b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; d. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas; e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Pangan; f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan di bidang keuangan di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan; b. menyiapkan urusan akutansi, verifikasi keuangan; c. menyiapkan urusan perbedaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan evaluasi realisasi anggaran; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; e. menyiapkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan; f. menyiapkan penyusunan laporan keuangan; dan g. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

(1) Sub Bagian Umum dan Asset mempunyai tugas pokok melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi, birokrasi, urusan, kepegawaian, urusan tata usaha, penyusun rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan asset.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Asset mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Asset; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan di bidang Umum dan Asset di lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan dan melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; b. menyiapkan dan melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan; c. menyiapkan dan melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; d. menyiapkan dan melakukan urusan pegawaian e. menyiapkan dan melakukan urusan hukum dan perundang-undangan f. menyiapkan dan melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik; g. menyiapkan dan melakukan urusan penatausahaan asset; h. menyiapkan dan melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, penyediaan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; e. penyiapan pemantapan program bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangandan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi: a. Seksi Ketersediaan Pangan; b. Seksi Sumberdaya Pangan; dan c. Seksi Kerawanan Pangan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Ketersediaan Pangan. b. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang Ketersediaan Pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan; d. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah; e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersedian pangan; g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan; h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang Ketersediaan Pangan; i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang Ketersedian Pangan; dan j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Sumberdaya Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Sumberdaya Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; d. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kerawanan Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kerawanan Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerawanan Pangan; d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; dan e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi; f. melakukan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1(satu) daerah Kabupaten/Kota; g. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi; h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kerawanan Pangan; i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kerawanan Pangan; dan j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Disribusi Pangan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Harga Pangan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan; b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan; c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan; d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan; e. menyiapkan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi: a. Seksi Distribusi Pangan; b. Seksi Harga Pangan; dan c. Seksi Cadangan Pangan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

(1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Distribusi Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Distribusi Pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Distribusi Pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusun rumusan dan pelaksana kebijakan di bidang Distribusi Pangan; d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan; e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan; f. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta akses pangan; g. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan; h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan; dan i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Harga Pangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Harga Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Harga Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Harga Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Harga Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Harga Pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Harga Pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusun rumusan dan pelaksana kebijakan pasokan dan harga pangan; d. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat; e. melakukan penyiapankerawaa bahan pengkajian di bidang Harga Pangan; f. melakukan penyiapan bahan penyusun prognosa neraca pangan; g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; h. penyiapan analisa harga dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait jelang hari besar keagamaan; i. melakukan penyiapan informasi harga pangan melalui web siharga dan informasi panel ke konsumen; j. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Harga Pangan; k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Harga Pangan; dan l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Cadangan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Cadangan Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Cadangan Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Cadangan Pangan pemerintah provinsi; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di Bidang Cadangan pangan pemerintah provinsi; c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan cadangan pangan pemerintah; d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal); e. melakukan penyiapan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang cadangan pangan pemerintah provinsi; g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang cadangan pangan pemerintah provinsi; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Penganekarangaman Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Konsumsi Pangan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal; b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal; c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal; d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal; e. menyiapkan pemantapan program di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi: a. Seksi Konsumsi Pangan; b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Konsumsi Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Konsumsi Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Konsumsi Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Konsumsi Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Konsumsi Pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Konsumsi Pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi Pangan; d. melakuan penyiapan penghitungan angka kosumsi pangan per komoditas per kapita per tahun; e. melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun; f. melakukan penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi; g. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; h. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan; i. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Konsumsi Pangan; j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi Pangan; dan k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; f. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; g. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pangan Lokal; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pangan Lokal; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Pengembangan Pangan b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Pengembangan Pangan Lokal; c. melakukan penyiapan bahan penyusun dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pangan Lokal; d. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal; e. melakukan penyiapan bahan pemantapan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pangan Lokal; f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pangan pokok lokal; g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melaksanakan koordinasi di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan; b. menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan; c. melaksanakan kebijakan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pangan; d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan; e. melakukan pemantapan program di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Keamanan Pangan membawahi: a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan; b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan c. Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; d. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi; e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; dan g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajiaan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar; e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; f. melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; d. melakukan penyiapan bahan Jejaring Ketahanan Pangan Daerah (JKPD); e. melakukan penyiapan bahan komunikasi informasi dan edukasi keamanan pangan; f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervise di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; g. melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.