Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020

(1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a pengalokasiannya berdasarkan formula dengan variabel meliputi pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Peruntukan atau penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

(1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, peruntukannya ditentukan oleh Gubernur selaku pemberi bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b juga termasuk Bantuan Keuangan untuk sharing pendanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

(2) Penganggaran Bantuan Keuangan untuk sharing pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kesepakatan bersama (Memorandum Of Understanding) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Bantuan Keuangan untuk sharing pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kegiatannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) Permohonan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota mengkoordinasikan dan menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus secara tertulis kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi. b. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri dengan dokumen pendukung, yang terdiri dari: 1. usulan dari masing-masing kegiatan; 2. rekomendasi tertulis dari SKPD Kabupaten/ Kota atas verifikasi yang telah dilakukan terhadap masing-masing kegiatan yang diusulkan; 3. untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik harus melampirkan surat pernyataan status lahan oleh Bupati/Walikota dan Rencana Anggaran Biaya; dan.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dituangkan di atas kop surat dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Bupati/ Walikota.

(3) Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(4) Bappeda Provinsi menghimpun permohonan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk diteruskan ke TAPD.

(5) TAPD Provinsi melakukan pembahasan bersama guna penetapan besaran alokasi yang akan dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS maupun dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

(6) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Penyampaian permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan: a. untuk APBD murni dilaksanakan pada minggu I bulan Januari sampai dengan minggu IV bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan b. untuk APBD Perubahan mulai pada minggu I bulan Maret sampai dengan minggu III bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(2) Khusus untuk APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya mengakomodir kegiatan skala nasional dan/atau kegiatan skala provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten/ Kota dan membutuhkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi.

(3) Penetapan Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk kegiatan skala nasional dan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun berkenaan.

(1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan.

(2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan analisis kesenjangan fiskal antar Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan permohonan tertulis yang diajukan Bupati/Walikota.

(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten/ Kota tahun anggaran berkenaan.

(5) Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan dijabarkan kepada obyek dan rincian obyek pendapatan daerah sesuai kode rekening berkenaan.

(6) Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bantuan keuangan yang bersifat umum dapat dialokasikan pada kelompok belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung pada SKPD terkait.

(7) Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dianggarkan pada kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus digunakan untuk kegiatan yang akan menambah asset (Belanja Modal) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

(2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota tahun berkenaan.

(1) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sudah termasuk biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan yang besarannya mempedomani ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD menyampaikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan, penganggaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD dengan cara: a. melakukan perubahan dan penetapan Peraturan tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun memberitahukannya kepada Ketua DPRD; b. menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD atas Bupati/Walikota berkenaan dan alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagai dasar pelaksanaan; dan c. bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Kabupaten/Kota tidak melakukan Perubahan APBD.

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar daerah akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketententuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus wajib menggunakan dana sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan DPA-SKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan oleh PPKD Kabupaten / Kota.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus dilarang mengalihkan dana dan lokasi selain dari kegiatan dan lokasi yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk optimalisasi kegiatan yang sama, dalam rangka menambah volume/ target capaian program dan kegiatan dimaksud.

(5) Dalam hal Kabupaten/ Kota tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dapat menganggarkan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang sejenis pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan mendahului Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.

(7) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

(8) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota yang bersangkutan.

(9) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan bersifat khusus selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyetorkannya kembali ke rekening kas umum daerah provinsi.

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah dan tembusan kepada Bappeda Provinsi sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati/Walikota menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian pembangunan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan konsolidasi pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/ Kota.

(1) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Realisasi Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.