Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2020

(1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penelitian dan pengembangan; e. memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, kelitbangan di bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan; g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis penelitian dan pengembangan; i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Badan, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Sosial dan Pemerintahan; c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; d. Bidang Inovasi dan Teknologi; e. UPT; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyelenggarakan pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan; b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan; c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepagawaian dan penataan kepegawaian di lingkungan Badan; d. menyelenggarakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; e. menyelenggarakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan; f. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan; g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, menyusun Laporan Kinerja, rencana strategis/rencana kerja (RENSTRA/RENJA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); h. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan perencanaan dan keuangan; i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; b. pelaksanaan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan; f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset; g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan; h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; i. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan; j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan Badan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bagian Perencanan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan Badan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program anggaran; b. melaksanakan perencanaan program dan keuangan; c. menyiapkan bahanbahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program badan serta program kerja tahunan.; d. melaksanakan verifikasi penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan; e. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan; f. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan; g. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) badan, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial budaya dan penyelenggaraan Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial danpemerintahan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan; d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial dan pemerintahan; e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan; f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; h. melaksanakan kerjasama kelitbangan di bidang sosial dan pemerintahan skala regional, nasional dan internasional; i. melaksanakan administrasi dan tata usaha bidang; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi: a. Sub Bidang Sosial dan Budaya; b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.

(1) Sub Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, dan kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis di sub bidang sosial dan budaya; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang sosial dan budaya.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subid Sosial Budaya; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan sosial dan budaya; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis di sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan sosial dan budaya; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis di sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapanbahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud ayat (1) bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Pembangunan; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah skala regional, nasional dan internasional; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan subbidang Ekonomi dan Pembangunan; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Ekonomi dan Pembangunan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(4) Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi: a. Sub Bidang Ekonomi; b. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

(1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) sub bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis di sub bidang Ekonomi; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Ekonomi.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sub bidang Ekonomi; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan sub bidang Ekonomi; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang Ekonomi; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(1) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

(1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif di Bidang Inovasi dan Teknologi; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Inovasi dan Teknologi.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Inovasi dan Teknologi; b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifatinovatif, strategi dan penerapan inovasi; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi; e. melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil inovasi dan teknologi; dan h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Inovasi dan Teknologi; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(4) Bidang Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi: a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.

(1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil inovasi kelitbangan; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis di sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi skala regional, nasional dan internasional; c. melaksanakan difusi inovasi melalui sosialisasi dan diseminasi dan selebaran, leaflet, brosur dan media lainnya; d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai fungsi sebagai berikut Untuk melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebajakan teknis di sub bidang Diseminasi Kelitbangan; dan b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Diseminasi Kelitbangan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis subbidang Diseminasi Kelitbangan; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, pengembangan, dan perekayasaan di sub bidang Diseminasi Kelitbangan; c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan; d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja di sub bidang Diseminasi Kelitbangan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.