Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2020

(1) Petugas penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan, Laboratorium dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas: a. brankarman; b. sopir ambulans; c. petugas pemulasaran jenazah; d. petugas loundry; e. cleaning service; f. petugas pramusaji; g. petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; h. koordinator tempat karantina; i. koordinator tenaga kesehatan di tempat karantina; j. petugas administrasi; k. satpam/security; l. petugas pemusnah limbah medis; m. petugas pengawasan pada daera h perbatasan; n. petugas jaringan komunikasi dan informatika; o. petugas pengamanan/patroli; p. petugas logistik; q. petugas penyemprotan disinfektan; dan r. petugas posko penanganan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) .

(1) Kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian.

(2) Besaran insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m, selain diberikan uang saku, juga diberikan uang makan dan snack dengan besaran sebagai berikut: a. uang makan sebesar Rp. 31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) per hari; dan b. snack sebesar Rp.21.000,- (Dua Puluh Satu Ribu Rupiah ) per hari.

(2) Pemberian uang makan dan snack sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal kepada petugas yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

(1) Pemberian insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian, uang makan dan/atau snack kepada petugas dan yang direkrut dan dikontrak khusus untuk penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian insentif yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan apabila tidak dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan lainnya.