Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020

Berlaku

Pertanyaan umum

Kapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 disahkan?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 disahkan pada tahun 2020.

Apa status hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 saat ini?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

PERGUB Nomor 32 Tahun 2020 | Pasal.id

BAB III

UPTD BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT DAN PELATIHAN KESEHATAN

Pasal 3

(1) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat serta bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan.

(2) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan terdiri atas: a. Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat; d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.

(5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut: a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat serta bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kesehatan.

Pasal 7

Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelatihan, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi: a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program; b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data serta perpustakaan; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/peralatan kantor; g. melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional pengendalian mutu dan akreditasi; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha; i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan asistensi kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pelayanan kesehatan olahraga yang mencakup pengukuran kebugaran jasmani, program latihan fisik, latihan fisik bagi masyarakat dengan penyakit tidak menular dan penanganan cedera akibat olahraga serta fasilitasi pengembangan bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat.

(2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat meliputi: a. menyusun rencana operasional Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat; b. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga mencakup pemeriksaan partisipasi, pengukuran kebugaran jasmani, memberikan rekomendasi latihan fisik, pelayanan latihan fisik bagi masyarakat dengan penyakit tidak menular dan penanganan cedera akibat olahraga; c. melaksanakan asistensi pelayanan latihan fisik, pemeriksaan partisipasi, pemeriksaan kebugaran jasmani masyarakat dan penanganan cedera akibat olahraga; d. melakukan fasilitasi, pemantauan dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas, untuk melaksanakan perencanaan, Advokasi, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penyiapan Bahan Kerjasama diklat, Monitoring dan Evaluasi, Sebagai Pengampu dan Pengendalian Mutu Akreditasi Pelatihan.

(2) Uraian Tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan; b. menyusun dan melakukan evaluasi penyiapan bahan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dengan pihak ketiga; c. menyusun bahan kerjasama dan koordinasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor; d. melakukan proses akreditasi Pendidikan dan Pelatihan; e. menyusun advokasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan; f. melaksanakan pengampuan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan; g. menetapkan, melaksanakan, mengelola dan mengendalikan sistem mutu Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan; h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan pada Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pendidikan dan Pelatihan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 11

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan.

(2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas: a. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Laboratorium Klinik; d. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

(5) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pasal 14

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional laboratorium; b. pengawasan kegiatan operasional pelayanan laboratorium; c. pelaksanaan kegiatan laboratorium sebagai Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Rujukan serta Uji Kesehatan; d. pelaksanaan kegiatan pengendalian sistim mutu; e. pengembangan sumber daya manusia serta fasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang Laboratorium Kesehatan; f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan kegiatan laboratorium dengan lintas program; h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi kegiatan laboratorium dengan lintas sektor; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, perencanaan program dan kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana kehumasan, dan peralatan laboratorium, serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Laboratorium kesehatan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi: a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program; b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/ peralatan kantor; g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi laboratorium; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi laboratorium klinik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik dalam pemeriksaan laboratorium hematologi, imunoserologi, kimia klinik, urinalisis, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik.

(2) Uraian tugas Seksi Laboratorium Klinik meliputi: a. menyusun rencana operasional Seksi Laboratorium Klinik; b. menyusun dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal pelayanan laboratorium klinik; c. mengkoordinir pelaksanaan teknis pengujian dan jaminan mutu laboratorium klinik; d. melakukan proses akreditasi laboratorium klinik; e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium hematologi, imunoserologi, kimia klinik, urinalisis, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik; f. melaksanakan kegiatan sebagai laboratorium rujukan dan uji kesehatan; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

(1) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pemeriksaan sanitasi kesehatan masyarakat dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya, pemeriksaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan toksikologi kesehatan;

BAB V

UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan indera masyarakat.

(2) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat dipimpin ol eh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat terdiri atas: a. Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang; e. Klinik Utama; dan f. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;

(4) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Teknis Klinik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

(6) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Pasal 22

(1) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesehatan Indera Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesehatan Indera Masyarakat; b. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat; c. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat; d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat; dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22.

Pasal 24

(1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, perencanaan program dan kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana kehumasan, hukum, logistik dan peralatan, serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi: a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program; b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/ peralatan kantor; g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi; h. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program promosi serta pelayanan publik; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 25

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan fasilitas pelaksanaan administrasi pelayanan.

(2) Uraian tugas Seksi Pelayanan meliputi: a. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya bidang pelayanan dengan menganalisis usulan dari penanggung jawab unit kerja dari hasil kerja tahun sebelumnya dan proyeksi kegiatan; b. mengelola kegiatan pelayanan di luar gedung serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat; c. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja pelayanan serta pengendalian pelaksanaannya; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. mengelola data informasi yang berkaitan dengan pelayanan dalam dan luar gedung; f. melaksanakan pemantauan pasca pelayanan; g. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan di luar gedung; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

(1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengatur, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang.

(2) Uraian tugas Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang meliputi: a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat; b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah binaan; c. menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang; d. mengelola sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan program, pelayanan medis dan penunjang; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik dibentuk Klinik Utama.

(2) Pembentukan Klinik Utama berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(3) Uraian tugas Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik bidang Kesehatan Indera Masyarakat; b. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan medis dasar dan/atau spesialistik bidang Kesehatan Indera Masyarakat; c. menyelenggarakan pelayanan rawat inap medis dasar dan/atau spesialistik bidang Kesehatan Indera Masyarakat; dan d. menyelenggarakan pelayanan gawat darurat medis dasar dan/atau spesialistik bidang Kesehatan Indera Masyarakat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020

Pertanyaan umum

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

LAMPIRAN I I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya