Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.

(3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

(4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Berta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

(1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi: a. lembaga pendiciikan tinge; b. lembaga pelatihan; c. lembaga penelitian; d. lembaga pembinaan; dan e. lembaga sejenisnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

(3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib: a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik &lam mendapatkan pendidikan; b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Upaya pencegahan penyebaran. Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Could-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

(2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

(3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas; b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja; c. mengatur jam kerja; d. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran; dan e. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran.

(4) Upaya pencegahan penyebaran Covid-1 9 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara: a. membersihkan lingkungan tempat kerja; b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori: a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait; b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten/ Kota; c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor: 1. kesehatan; 2. bahan pangan/makanan/minuman; 3. energi; 4. komunikasi dan teknologi informasi; 5. keuangan; 6. logistik; 7. perhotelan; 8. konstruksi; 9. industri strategic; 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau 11. kebutuhan sehari-hari. d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan: a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja; b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain: 1. penderita tekanan darah tinggi; 2. pengidap penyakit jantung; 3. pengidap diabetes; 4. penderita penyakit paru-pare; 5. penderita kanker; 6. ibu hamil; dan 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun. c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid- 19 di tempat kerja, meliputi: 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis; 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol; 3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat; 4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja; 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja; 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Covid- 19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat betas) hart kerja; b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Covid-1 9 telah selesai.

(1) Selama. pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu

(3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan. di rumah masing-masing.

(4) Pembirnbing/ guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing).

(5) Selarna penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib: a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah; b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah masing-masing; dan c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.

(2) Upaya pencegahan penyebaran Could-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.

(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatanpenduduk selama pemberlakuan PSBB.

(3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk: a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

(4) Bupati/Wali Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman: a. bahan pangan/makanan/minuman; b. energi; c. komunikasi dan teknologi informasi; d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau e. logistik.

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi: a. penyediaan barang retail di: 1. pasar rakyat; 2. Toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau 3. toko/warung kelontong. b. jasa binatu (laundry).

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut: a. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar; b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit; e. mewajibkan pembeli menggunakan masker; f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

(1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.

(2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan: a. politik; b. olahraga; c. hiburan; d. akademik; dan e. budaya.

(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), untuk kegiatan: a. khitan; b. pernikahan; dan c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.

(2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada fAsilitas pelayanan kesehatan; b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti; c. menggunakan masker; d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil; b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti; c. menggunakan masker d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan e. menjaga jarak antar pihak yang hadir alhysical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid- 1 9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan di rumah duka; b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti; c. menggunakan masker; dan d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(5) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Selma pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk; a. pemenuhan kebutuhan pokok; b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

(2) Dikecualikan clan penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi: a. kendaraan bermotor pribadi; b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; c. angkutan perkeretaapian; dan d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

(3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.

(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan; c. menggunakan masker di dalam kendaraan; d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dan kapasitas kendaraan; dan e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan; c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

(6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

(7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. membatasi jumlah orang rnaksimal 50% (lima puluh persen) dan kapasitas angkutan;membatasi jam operasional sesuai pengaturan dan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau instansi terkait; b. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan; c. menggunakan masker; d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi; e. memastikan petugas dan penumpang mods transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan f. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Sumatera Barat wajib: a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB; b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

(2) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib: a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas; b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(1) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selarna pelaksanaan PSBB.

(2) Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan penerima Bantuan Tunai dan/atau Bantuan pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; b. pemberian bantuan sosial kepada Icaryawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemarnpuan keuangan daerah.

(1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.

(2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggungjwab.