Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020

(1) PLID mempunyai tugas mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID.

(2) Pembentukan PLID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Struktur organisasi PLID terdiri atas: a. pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah; c. tim pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah, seluruh kepala Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum; d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani Informasi dan Dokumentasi serta kehumasan; e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola Informasi dan Dokumentasi; f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan g. pejabat fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Perangkat Daerah sebagai PLID membuat SOP PPID dalam rangka melaksanakan layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu; b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional; d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.

(1) SOP PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2) Format SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) PPID Pembantu bertugas: a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi bahan informasi publik; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk: a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. mengkoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

(1) Dalam memberikan Informasi dan Dokumentasi, PPID berhak menolak: a. memberikan Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, PPID berkewajiban: a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; c. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, antara lain: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara; d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; e. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. memanfaatkan maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja Informasi di setiap Perangkat Daerah, serta website resmi bagi Pemerintah Daerah; g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; h. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; i. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan j. melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi secara elektronik.

(1) PPID Pembantu dibentuk untuk membantu PPID Utama dalam layanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap Perangkat Daerah.

(2) Jabatan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kepada jabatan: a. Sekretaris pada Perangkat Daerah; b. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah; c. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; d. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Bagian di lingkungan RSUD dan RSJ; dan e. Kepala UPT.

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Pelaksana Pembantu Teknis dan Administrasi yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

(1) DIDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.

(2) DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor; b. ringkasan isi informasi; c. SKPD yang menguasai informasi; d. penanggungjawab pembuatan dan penerbitan informasi; e. waktu dan tempat pembuatan informasi; f. bentuk informasi yang tersedia; dan g. jangka waktu penyimpanan informasi.

(3) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.

(4) Keseluruhan DIDP yang sudah dipublikasikan diserahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyimpan dokumentasi dan arsip untuk dilestarikan dan menjadi bahan pustaka.

(1) RPIDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan tempat pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian Informasi dan Dokumentasi publik.

(2) RPIDP terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

(3) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

(1) SIDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan sistem penyediaan layanan Informasi dan Dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan Informasi Publik.

(3) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

(4) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara regional dengan PPID di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(1) LLID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi, pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

(2) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(3) Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat.

(4) LLID paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik, antara lain: 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan 3. anggaran pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik serta laporan penggunaannya; c. rincian pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik yang meliputi: 1. jumlah permohonan Informasi dan Dokumentasi publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi dan Dokumentasi publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi dan Dokumentasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau keseluruhan; dan 4. jumlah permohonan Informasi dan Dokumentasi publik yang ditolak beserta alasan penolakan. d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi; 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan hasil putusan pengadilan serta pelaksanaannya oleh Badan Publik. e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan Informasi dan Dokumentasi publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

(1) LLID merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur oleh Sekretaris Daerah.

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaporkan oleh Gubernur sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(1) Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemohon Informasi harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan; b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; c. menyampaikan secara jelas jenis Informasi dan Dokumentasi yang dibutuhkan; d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh Informasi dan Dokumentasi yang diminta sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

(2) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID Utama atau PPID Pembantu.

(1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.

(3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tertulis.

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, PPID Utama dan/atau PPID Pembantu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. penerimaan atau penolakan atas permohonan informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Perangkat Daerah yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Perangkat Daerah yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya secara tertulis.

(1) Dalam hal terjadi sengketa informasi, PPI D Utama membentuk Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Surat Keputusan penetapan Tim fasilitasi sengketa informasi juga berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah daerah di Komisi Info rmasi Provinsi.

(1) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional, serta pejabat/staf lainnya sesuai kebutuhan.

(2) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.

(3) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan sengketa Informasi diatur oleh tim berdasarkan arahan Sekretaris Daerah.

(4) Tim Fasilitasi melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah.