Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2020

Mutasi PNS dilakukan secara obyektif berdasarkan formasi yang tersedia, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang dipersyaratkan.

Pengaturan tentang pedoman Mutasi PNS Dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan: a. sebagai pedoman bagi PPK untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota; b. sebagai pedoman bagi pejabat pengelola Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan mutasi PNS Provinsi dan kabupaten/kota; c. sebagai pedoman bagi PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses mutasi PNS; dan d. mewujudkan pelayanan prima dalam proses mutasi PNS.

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Kewenangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil; b. Jenis dan klasifikasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil; c. Persyaratan Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil; dan d. Prosedur Mutasi PNS.

Mutasi PNS diklasifikasikan sebagai berikut: a. mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi; b. mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; c. mutasi PNS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam d. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi; e. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Provinsi; f. mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi.

Persyaratan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e meliputi: a. berstatus PNS; b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan; d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yaitu: a. berstatus PNS; b. sudah bertugas minimal 4 (empat) tahun untuk guru didaerah yang tidak terpencil dan 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS untuk guru diwilayah terpencil; c. asli bezzeting sekolah asal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; d. asli bezzeting sekolah yang menerima yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; f. fotokopi SK CPNS, PNS, SK terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; g. sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; h. asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari sekolah; i. asli surat rekomendasi melepas dari sekolah asal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; j. asli surat rekomendasi menerima dari sekolah yang menerima yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan k. asli surat rekomendasi pindah dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Untuk mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi dan mutasi PNS dari Kabupaten/Kota Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni: a. selain mendapat rekomendasi kelayakan teknis dari Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi; b. memenuhi syarat untuk mengikuti tes pemetaan potensi pegawai yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh); c. tes pemetaan potensi pegawai kurang dari 70 (tujuh puluh) hingga batas nilai terendah 62 (enam puluh dua) dapat dipertimbangkan jika OPD sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan; d. khusus untuk dokter spesialis dikecualikan dari ketentuan tes pemetaan potensi; dan e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d juga dapat diberlakukan bagi sopir yang pindah mengikuti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD serta istri-istri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d. Gubernur menetapkan keputusan mutasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

Mutasi PNS dari Provinsi ke kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK Provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK Provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK Provinsi memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d. Gubernur menetapkan keputusan mutasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

Mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PPK Provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal unuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota memberikan persetujuan mutasi; c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK Provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis; d. Gubernur menetapkan keputusan mutasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

Prosedur mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi melakukan seleksi terhadap persyaratan administratif, ketersediaan formasi/kebutuhan tenaga, kesesuaian kualifikasi pendidikan yang relevan dan Analisa Jabatan Analisa Beban Kerja; b. PNS yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengikuti tes pemetaan potensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah; c. Hasil tes pemetaan potensi sebagaimana dimaksud huruf b, dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap mutasi PNS; d. Mutasi PNS yang disetujui Gubernur diproses lebih lanjut dengan mengikuti wawancara di OPD yang menerima sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan formasi yang telah ditetapkan; e. Hasil wawancara dari OPD yang menerima sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai dasar penempatan PNS; f. Apabila OPD tidak menyetujui mutasi PNS tersebut, maka Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah memproses pada OPD lain yang membutuhkan sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan formasi yang tersedia; g. Hasil wawancara mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah sebagai dasar dalam memproses Keputusan mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi.

Prosedur mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PNS yang mengsulkan mutasi mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; b. Jika permohonan mutasi PNS dimaksud disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah; c. Jika semua persyaratan mutasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 telah dipenuhi, maka Gubenur menetapkan Keputusan Mutasi; d. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) mutasi PNS Guru SLTA disesuaikan dengan semester kalender pendidikan.

Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan pada instansi Pemerintah Provinsi wajib dilakukan mutasi.

Contoh format: a. Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja; b. Usul Mutasi; c. Persetujuan Mutasi; d. Surat Pengantar Usul Pertimbangan Teknis Mutasi; e. Nota Usul Mutasi; f. Pertimbangan Teknis Mutasi; g. Keputusan Mutasi; dan h. Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.