Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020

Berlaku

Pertanyaan umum

Kapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 disahkan?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 disahkan pada tahun 2020.

Apa status hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 saat ini?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

PERGUB Nomor 13 Tahun 2020 | Pasal.id

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020

Berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Angka 4

Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Angka 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat UPTD Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Angka 6

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepeda seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

Angka 7

Kepala UPTD adalah pimpinan UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Angka 8

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Angka 9

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Angka 10

Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan maupun kelompok dalam bidang pemeriksaan laboratorium Hematologi, Kimia Klinik, Serologi, Mikrobiologi dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, laboratorium rujukan, penelitian dan pelatihan.

Angka 11

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Angka 12

Jenis Pelayanan Laboratorium adalah Pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan kepada perorangan ataupun kelompok..

Pasal 2

(1) SPM UPTD Labkes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh UPTD Labkes.

(2) SPM UPTD Labkes wajib dilaksanakan oleh UPTD Labkes untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja UPTD.

Pasal 3

(1) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan di UPTD Labkes

(2) Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, secara operasional dilaksanakan oleh semua lini melalui penerapan Standar Pelayanan Laboratorium.

(3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Laboratorium dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 4

(1) Kepala UPTD melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM.

(2) Pencapaian SPM wajib dievaluasi secara berkelanjutan oleh Kepala UPTD.

(3) Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Kepala UPTD menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.

(2) Laporan berkenaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan umum

Kapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 disahkan?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 disahkan pada tahun 2020.

Apa status hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 saat ini?

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Angka 4

Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Angka 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat UPTD Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Angka 6

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepeda seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Jenis Pelayanan Laboratorium adalah Pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan kepada perorangan ataupun kelompok..

Pasal 2

(2) SPM UPTD Labkes wajib dilaksanakan oleh UPTD Labkes untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja UPTD.

Pasal 3

(1) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan di UPTD Labkes

(2) Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, secara operasional dilaksanakan oleh semua lini melalui penerapan Standar Pelayanan Laboratorium.

(3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Laboratorium dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 4

(1) Kepala UPTD melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM.

(2) Pencapaian SPM wajib dievaluasi secara berkelanjutan oleh Kepala UPTD.

(3) Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Kepala UPTD menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.

(2) Laporan berkenaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020

Pertanyaan umum

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya