Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2020

(1) Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi: a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; b. pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyiapkan rencana teknis di bidang ketatausahaan; b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; d. menyiapkan pengelolaan keuangan; e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah; g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan; h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; c. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan, dan pemberian penghargaan; d. menyiapkan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; e. menyiapkan pengoordinasian dan pengawasan pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; f. melakukan pendataan dan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; g. melakukan pendataan terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; h. melaksanakan pembinaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, kepala sekolah dan pengawas Sekolah Menengah Atas; i. melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai dilingkungan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas; j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; c. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan, dan pemberian penghargaan; d. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; e. menyiapkan pengoordinasian dan pengawasan pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; f. melakukan pendataan dan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; g. melakukan pendataan terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; h. melaksanakan pembinaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, kepala sekolah dan pengawas Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; i. melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Kepala Cabang Dinas wajib melakukan konsultasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan oleh Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.