PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Berlaku

Pengundangan: 12 Maret 2025

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tu… | Pasal.id

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Berlaku

Pengundangan: 12 Maret 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS; b. Pejabat Negara; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. PPPK.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber pembaiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Untuk memenuhi ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran untuk kemudian ditampung pada Perubahan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber pembaiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Untuk memenuhi ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran untuk kemudian ditampung pada Perubahan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi: a. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

(5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan: a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proportional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima. b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya; dan c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya