PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direneanakan sebesar Rp0,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan Rp3.207.296.800,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembaiyaan; b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; i. Lampiran Vla Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; j. Lampiran Vlb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa; l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembaiyaan; m. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembaiyaan; n. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; o. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Perda Tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; p. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana; dan q. Lampiran XII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa PDN, TKDN.