PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 — Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(1) Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di instansinya setiap tahun.

(2) Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala.

(4) Evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan laporan kinerja Perangkat Daerah telah terpenuhi.

(5) Dalam melakukan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta pendampingan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(6) Hasil evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam pernyataan tertulis yang dilengkapi dengan lembar kerja evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bukti dukung sesuai komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Panel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(2) Tim Panel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Gubernur, dengan susunan tim yang terdiri dari: a. Inspektorat Daerah; b. Biro Organisasi Sekretariat Daerah; dan c. Bappeda.

(3) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas menetapkan nilai akhir evaluasi dan menentukan pemeringkatan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.

(4) Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas Inspektur Daerah.

(5) Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas: a. Menyusun rencana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; b. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; c. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan d. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Perangkat Daerah.

(6) Rencana pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah.

(7) Dalam melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

(1) Untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menetapkan kebijakan teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di instansinya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

(2) Gubernur melakukan melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(3) Pembinaan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

(4) Koordinasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bappeda.

(5) Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

(6) Bentuk pembinaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sosialisasi, bimtek, FGD penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari masing-masing Perangkat Daerah;

(7) Bentuk koordinasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dilakukan oleh Bappeda adalah: a. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan; b. Memastikan indicator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masuk dalam dokumen perencanaanOPD; dan c. Melakukan evaluasi capaian indicator kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(8) Bentuk pemantauan dan supervisi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah: a. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah; b. Supervisi/pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemda; dan c. Pemantauan atas pelaporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(1) Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(2) Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Inspektorat Daerah.

(3) Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika laporan rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format rencana tindak lanjut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan diatur kemudian dalam Peraturan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.