PERGUB Nomor 44 Tahun 2019 — Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Berlaku

Pengundangan: 17 Desember 2012

PERGUB Nomor 44 Tahun 2019 — Tata Cara Kerja Sa… | Pasal.id

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
6. Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala.
7. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang me liputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah peng elolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan huta n.
12. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. subyek kerja sama; b. obyek dan jenis kerja sama; c. jangka waktu dan luas areal kerja sama; d. prosedur kerja sama; e. tugas dan tanggung jawab pelaku kerja sama; dan f. monitoring, evaluasi dan pelaporan. 4

BAB III

OBYEK DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 4

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung berupa: a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan c. pemungutan HHBK. 5

Pasal 5

Jenis kerja sama pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat, kecuali umbi-umbian; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa liar; f. rehabilitasi satwa; g. budidaya hijauan makanan ternak; dan h. budidaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jenis kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan f. pemanfaatan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis kerja sama pemungutan HHBK pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; f. sarang burung wallet; dan g. HHBK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan pada Hutan produksi dapat berupa usaha: a. pemanfaatan kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. pemanfaatan hasil hutan kayu; d. pemanfaatan HHBK; e. pemungutan hasil Hutan bukan kayu dalam Hutan alam; dan f. pemungutan HHBK dalam Hutan tanaman. 6

Pasal 9

Jenis kerja sama pemanfaatan kawasan pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa; f. budidaya sarang burung wallet; dan g. budidaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jenis kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 11

Jenis kerja sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. hasil Hutan kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya; dan b. hasil Hutan kayu yang berasal dari kawasan Hutan produksi yang telah menjadi aset KPH.

Pasal 12

Jenis kerja sama Pemanfaatan HHBK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi: a. pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu; dan b. pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan gaharu.

Pasal 13

Jenis kerja sama Pemungutan HHBK dalam Hutan Alam pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat berupa Pemungutan: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah atau biji; e. daun; f. gaharu; g. kulit kayu; h. tanaman obat; i. umbi-umbian; dan j. HHBK lainnya. 7.

Pasal 14

Jenis kerja sama Pemungutan HHBK dalam Hutan tanaman pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat berupa pemungutan: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah atau biji; e. daun; f. gaharu; g. kulit kayu; h. tanaman obat; i. umbi-umbian; dan j. HHBK lainnya.

Pasal 15

(1) Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan di APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa: a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan b. Pemungutan HHBK.

(2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada APL di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.

Pasal 16

Jenis kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan di APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 17

Jenis kerja sama pemungutan HHBK di APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; f. sarang burung wallet; dan g. HHBK lainnya. 8.

BAB V

PROSEDUR KERJA SAMA

Pasal 21

(1) Pengajuan permohonan kerja sama disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala KPH selaku Pengelola Hutan.

(2) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan blanko isian kerja sama bagi: a. Badan Usaha Milik Desa; dan b. Koperasi.

(3) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan proposal kerja sama bagi: a. Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan Hukum Swasta; dan c. Organisasi Kemasyarakatan.

(4) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat: a. identitas para pihak; b. maksud dan tujuan; c. rencana kegiatan; d. pola bagi hasil; e. jangka waktu kerja sama; f. tugas dan tanggung jawab; dan g. sumber pendanaan.

(5) Format permohonan dan sistematika proposal kerja sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

(1) Kepala KPH melakukan penilaian blanko isian dan proposal kerja sama melalui Tim Penilai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dan proposal diterima.

(2) Apabila hasil penilaian dinilai layak maka Kepala KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja menindaklanjuti ke tahap penyiapan naskah perjanjian kerja sama.

(3) Apabila hasil penilaian dinilai tidak layak maka Kepala KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja memberitahukan kepada pihak pemohon.

Pasal 23

(1) Perjanjian kerja sama paling rendah memuat: a. judul perjanjian; b. waktu penandatanganan kerja sama; c. identitas pengelola KPH dan pemohon; d. dasar perjanjian; e. maksud dan tujuan; f. persyaratan; g. ruang lingkup dan pola atau skema kerja sama; h. areal yang dikerja samakan; i. jenis kegiatan; j. hak dan kewajiban; k. jangka waktu; l. sistem bagi hasil; m. pendanaan operasionalisasi Pemanfaatan Hutan; n. mekanisme pelaporan; o. wanprestasi; p. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama; q. penyelesaian sengketa; dan r. keadaan memaksa.

(2) Perjanjian kerja sama dibuat oleh atau dihadapan notaris atau didaftarkan ke notaris untuk kerja sama antara KPH dengan: a. Organisasi Kemasyarakatan; b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan c. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 24

(1) Perjanjian kerja sama Pemanfaatan Hutan ditandatangani oleh Kepala KPH dan mitra kerja sama.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah penandatanganan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur. 11

LAMPIRAN

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk selanjutnya melakukan Kerjasama Pemanfaatan Hutan.

(2) Tujuan diadakannya kerja sama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan kerja sama meliputi: a. t idak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan; b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik; c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial ekonomi; d. tidak mengubah bentang alam; dan e. …………..

BAB III

RUANG LINGKUP DAN POLA KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: a. pemanfaatan hutan; b. pengukuran dan pengujian hasil hutan, penatausahaan hasil hutan, penatausahaan PNBP, pembagian hasil dan penyetoran hasil kerja sama. c. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan hutan. d. ................

Pasal 4

BAB IV

AREAL YANG DIKERJASAMAKAN

Pasal 5

(1) Areal yang dikerjasamakan berada pada kawasan hutan ……… (lindung/Produksi), dan berada di wilayah Resort ……………

(2) Areal yang dikerjasamakan secara administratif berada di Desa …………. Kecamatan …………. Kabupaten ………………

(3) Areal yang dikerjasamakan seluas areal …. Ha (………hektar), sebagaimana peta terlampir pada perjanjian ini.

(4) ………………. 9

BAB V

OBYEK DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 6

(1) Obyek kerjasama adalah ……………………………………………………………….

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

(1) KPH memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: a. …………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………………………………… e. …………………………………………………………………………………………… f. …………………………………………………………………………………………… g. …………………………………………………………………………………………… h. …………………………………………………………………………………………… i. …………………………………………………………………………………………… j. …………………………………………………………………………………………… k. Mitra Kerja Sama memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: a. …………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………………………………… e. ……………………………………………………………………………………………

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama ….. (………..………) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VIII

SISTEM BAGI HASIL YANG PROPORSIONAL BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN

Pasal 9

(1) Hasil kerja sama pemanfaatan hutan dibagi kepada: a. Pihak kesatu; dan b. Pihak kedua.

(2) Proporsi pembagian hasil kerja sama pemanfaatan hutan ini ditentukan sebagai berikut: a. ………………….. % bagi Pihak Kesatu; dan b. ………………….. % bagi P ihak Kedua.

Pasal 10

BAB IX

PENDANAAN OPERASIONALISASI PEMANFAATAN HUTAN MEKANISME PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan dibebankan kepada PARA PIHAK.

(2) ……………..……………………………………………………………………………….

Pasal 13

BAB X

WANPRESTASI

Pasal 14

(1) Wanprestasi atau cidera janji adalah kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian ini.

Pasal 15

BAB XI

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 16

Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 17

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

(1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan baik yang terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 19

(1) Keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam p erjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Keadaan Memaksa meliputi: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosial; d. Pemogokan; e. Kebakaran; f. Kondisi cuaca ekstrim; g. ……

(3) Tidak termasuk Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang merugikan akibat kesengajaan dan/ atau kelalaian.

Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian dengan menyertakan bukti. Demikian perjanjian kerja sama ini ditandatagani pada tempat dan tanggal sebagaimana pokok perjanjian di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 6.000 untuk PARA PIHAK dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA, ………………… ………………………………… 12 E. TATA CARA PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAI BLANKO / PROPOSAL KERJA SAMA 1. Isi blanko/ proposal kerja sama yang dapat dilakukan penilaian sekurang-kurangnya memuat: a. identitas para pihak; b. maksud dan tujuan; c. rencana kegiatan; d. pola bagi hasil; e. jangka waktu kerja sama; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. sumber pendanaan. 2. Kriteria Penilaian adalah sebagai berikut: a. Kriteria Kondisi Umum (bobot 30%) 1) Indikator Kepastian Areal yang Dimohon (bobot 25%): No Uraian Nilai 1 Peta areal permohonan yang didasarkan pada RPHJP 1 yang dituangkan dalam data spasial. 2) Tidak ada 0 (2) Indikator Analisis Areal yang Dimohon (bobot 25%): No Uraian Nilai 1 Menjelaskan 3 hal yaitu aspek biofisik, aspek sosial 5 ekonomi dan budaya masyarakat. 2 Menjelaskan 2 aspek dari 3 hal tersebut di atas. 4 3) Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas. 3 4) Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan 0 tersebut di atas. (3) Indikator Identitas Pemohon (bobot 50%): No Uraian Nilai 1 Menjelaskan 2 hal yaitu: 5 a. Identitas Pemohon dan/atau susunan pengurus perusahaan serta Kepemilikan saham dan besaran nominalnya. b. Sumber dana/modal/group. 2 Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas. 3 3 Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan 0 tersebut di atas. b. Kriteria Perencanaan Kerja sama Pemanfaatan Hutan (bobot 50%) (1) Indikator maksud dan tujuan (bobot 20 %): No Uraian Nilai 1 Menyajikan maksud dan tujuan kerja sama 1 pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolan Hutan. (2) Tidak menyajikan maksud dan tujuan kerja sama. 0 (2) Indikator Perencanaan kerja sama (bobot 80%): 1 Kegiatan perencanaan disajikan baik, apabila 5 memuat rencana: kegiatan, pola bagi hasil, jangka waktu kerja sama. 2 | Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan 3 Sedang apabila memuat rencana kegiatan dan salah satu rencana pola bagi hasil atau rencana jangka waktu kerja sama. 3 | Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan 1 Kurang apabila hanya memuat rencana kegiatan, c. Kriteria Tugas dan Tanggung Jawab Kerja sama (bobot 20%) Indikator Tugas dan Tanggung Jawab Kerja sama (bobot: 100 %): No Uraian Nilai 1 Menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab para pihak 1 yang bekerja sama. 2 Tidak menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab para 0 pihak yang bekerja sama. 3. Prosedur Penilaian: a. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai untuk setiap indikator pada setiap kriteria penilaian. b. Perhitungan Nilai: - Nilai untuk masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria, dan dijumlahkan sehingga diperoleh nilai untuk setiap kriteria. - Nilai seluruh kriteria kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan 100, sehingga diperoleh nilai akhir. Nilai akhir = 100 x ( Nilai Kriteria a + Nilai Kriteria b + Nilai Kriteria c ) 4. Ketentuan nilai akhir yang dinyatakan lulus dan layak adalah ≥ 245 (nilai maksimal adalah 350) . GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH {| Pembina Tk I, IV/b NIP. 19780525 199703 1 001 NIP. 19780526 199703 1 001 14

PERGUB Nomor 44 Tahun 2019 — Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

PERGUB Nomor 44 Tahun 2019 — Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

LAMPIRAN

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

BAB VIII

Pasal 9

Pasal 10

BAB IX

Pasal 12

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

Pasal 17

BAB XII

Pasal 18

BAB XIII

Pasal 19

LAMPIRAN

b. Produksi oleh masyarakat sekitar

E. TATA CARA PENILAIAN DAN KRITERIA

Pasal 11

Pasal 20

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya