PERGUB Nomor 4 Tahun 2019 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016TENTANG Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariatdaerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdan Inspektorat Daerah

(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A.

(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi: 1. Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan membawahi: a) Bagian Fasilitasi Toponimi dan Batas Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Toponimi; 2) Sub Bagian Batas Daerah; dan 3) Sub Bagian Data dan Kodefikasi Wilayah; b) Bagian Pengembangan Kecamatan/Kelurahan dan Kawasan membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan; dan 3) Sub Bagian Pengembangan Kawasan; c) Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama membawahi: 1) Sub Bagian Tugas Pembantuan; 2) Sub Bagian Dekonsentrasi; dan 3) Sub Bagian Adminstrasi Kerjasama; 2. Biro Otonomi Daerah membawahi: a) Bagian Penataan Daerah dan Pertimbangan Otonomi Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Penataan Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi Pertimbangan Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Daerah Persiapan; b) Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Hubungan Antar Lembaga membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah; 2) Sub Bagian Fasilitasi DPRD; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawahi: 1) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: dan Pemerintahan Daerah; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; 3. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan membawahi: a) Bagian Adminsitrasi dan Program membawahi; 1) Sub Bagian Evaluasi; 2) Sub Bagian Program; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; b) Bagian Bina Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Masyarakat; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Sosial; c) Bagian Agama membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; 2) Sub Bagian Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan; dan 3) Sub Bagian Kerjasama dan Lembaga Keagamaan; c. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan membawahi: 1. Dihapus; a) Dihapus;

(1) Dihapus;

(2) Dihapus; dan

(3) Dihapus; b) Dihapus;

(3) Dihapus; c) Dihapus;

(3) Dihapus; 2. Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi: a) Bagian Perekonomian membawahi: 1) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian; 2) Sub Bagian Investasi dan Promosi; dan 3) Sub Bagian Pengedalian Perekonomian; b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi: 1) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Provinsi; 2) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi Pembangunan; c) Bagian Sumber Daya Alam membawahi: 1) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam; 2) Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; 3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi: a) Bagian Protokol dan Perjalanan membawahi: 1) Sub Bagian Protokol dan Acara; 2) Sub Bagian Perjalanan; dan 3) Sub Bagian Tamu Pimpinan; b) Bagian Pengumpulan Informasi membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengumpulan Informasi; dan 3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; c) Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Naskah dan Dokumentasi; 2) Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi; dan 3) Sub BagianPers, Fotografer dan Audio Visual; 3a. Biro Pengadaan Barang/Jasa membawah: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Badang dan Jasa membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Stategi Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa; b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan 3) Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; d. Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi membawahi: 1. Biro Organisasi membawahi: a) Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi membawahi: 1) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; b) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan membawahi: 1) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; 2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha; c) Bagian Kinerja dan Pelayanan Publik membawahi: 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Budaya Kinerja; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik; 2. Biro Umum membawahi: a) Bagian Umum membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Analisa Kebutuhan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Bagian Rumah Tangga membawahi: 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Sub Bagian Perlengkapan; dan 3) Sub Bagian Pemeliharaan; c) Bagian Keuangan dan Aset membawahi: 1) Sub Bagian Program dan Anggaran; 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan 3) Sub Bagian Aset dan Penyimpanan; d) Dihapus;